PAGARALAM, SP - Kejaksaan Negeri Pagaralam akan berkordinasi dengan tim ahli terkait dugaan penyimpangan proyek fisik Dranaise di Dinas Pekerjaaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota pagaralam senilai Rp 2 miliar, yang di kerjakan oleh CV. Gustian Pratama depan SD Lantabur.
"Kita akan koordinasikan ke tim ahli untuk memastikan hasil pemeriksaan fisik bangunan proyek drainase di Dinas PUTR yang saat ini masih dalam Pulbaket yang ditangani Kejaksaan Negeri Pagaralam," ujar Kajari Pagaralam M Hasan Pakaja melalui Kasi Intelijen Muhammad Areif Budiman SH MH saat di hubungi wartawan media ini, Jumat (18/4/2025) kemarin.
Kasi Intel Kejari Pagaralam M Areif Budiman mengatakan, pihaknya akan gerak cepat meminta dan berangkat ke Palembang menanyakan ke tim ahli.
"Ia benar, kami secepatnya akan menanyakan hasil pemeriksaan fisik bangunan pembangunan drainase itu langsung ke tim ahli," ujarnya.
Kejaksaan telah meminta kontrak dan sejumlah keterangan dari beberapa saksi-saksi terkait dugaan penyimpangan pembangunan drainase di Jalan Serma Somad kelurahan Besemah Serasan tepatnya Simpang padang karet Kota Pagaralam dan tim ahli segera diturunkan.
"Sehingga kita tinggal menunggu hasil pemeriksaan dari tim ahli untuk memastikan dugaan penyimpangan proyek itu bermasalah atau tidak, merugikan uang Negara apa tidak," katanya.
Pemberitaan sebelumnya, dugaan penyimpangan pembangunan drainase di Jalan Serma Somad Banyak dikeluhkan warga masyarakat setempat dilaporkan warga ke Kejaksaan Negeri Pagaralam.
Kuat dugaan terjadinya penyimpangan pengerjaan proyek drainase Anggaran APBD Perubahan tahun 2024, telah selesai dikerjakan awal tahun 2025 yang anggarannya berdasarkan Kontrak Rp 1.964.444.000 miliar selain sudah ada yang rusak dan tampak dikerjakan dengan baik terkesan asal-asalan.
"Terpisah Tokoh Masyarakat Kota Pagaralam H Susno Duaji yang juga mantan Kabareskrim Polri saat di mintai komentar oleh wartawan media ini juga berharap Pihak Kejaksaan Negeri Pagaralam dapat mengungkap Terkait Dugaan Korupsi dalam proyek pengerjaan Dranaise di jalan Serma Somat tersebut, juga yang lain kalau ditemukan," ucapnya.
"Secara kasat mata itu hasil pekerjaannya sangat tidak relevan dengan anggaran dan terkesan asal jadi sehingga menjadi sorotan warga masyarakat apalagi diduga pekerjaannya tidak tuntas, dan meminta Media terus angkat pemberitaan terkait proyek tersebut."pungkasnya.
Sementara itu Wako Pagaralam, Ludi Oliansyah ST mengatakan, semua proses pengerjaan pembangunan yang bermasalah diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum.
“Kita serahkan kepada penegak hukum untuk melakukan audit atau pemeriksaan semua kegiatan yang bermasalah,” kata dia. (Rep)
