 |
| Kepala BPS Sumsel Moh Wahyu Yulianto |
PALEMBANG, SP - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sepanjang tahun 2024 mengalami penurunan lebih sekitar 100 ribu penduduk miskin.
Meski demikian, era kepemimpinan baru Sumatera Selatan (Sumsel) nantinya dihadapkan dengan PR besar yakni pengentasan warga miskin yang jumlahnya hampir 1 juta jiwa.
Kepala BPS Sumsel, Moh. Wahyu Yulianto mengatakan, Persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 10,51 persen atau mengalami menurun sebesar 0,46 persen poin terhadap persentase Maret 2024.
"Secara absolut penduduk miskin yang berhasil di entaskan pada September 2024 sebanyak 35,4 ribu orang terhadap Maret 2024," katanya.
Wahyu menjelaskan, bahwa pihaknya sudah menelaah data-datanya, bahkan dibandingkan dengan dengan 2023 diangka 11,5 persen.
"Artinya di 2024 kita berhasil menurunkan kemiskinan sampai 1 poin lebih. Secara Absolut 90 ribu ditambah 35 ribu, maka sepanjang 2024 yang berhasil kita entaskan lebih dari 100 ribu kemiskinan," jelasnya.
Dikatakan, jika penurunan statistik kemiskinan ini menggunakan pendekatan moneter, berdasarkan kemampuan untuk mengkonsumsi kebutuhan dasarnya, jadi disesuaikan dengan garis kemiskinannya.
"Garis Kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp 564.462,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp423.507,- (75,03 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp140.955,- (24,97 persen)," jelasnya.
Pada September 2024, secara rata-rata rumah tangga miskin di Sumsel memiliki 5,04 orang anggota rumah tangga.
"Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata sebesar Rp 2.844.888,-/rumah tangga miskin/bulan," katanya.
Penduduk miskin 10,51 persen artinya ada 948,84 ribu orang yan harus di entaskan, yang paling tinggi di wilayah Sumatera Selatan penduduk miskinnya secara persentase ada di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).
Tapi secara jumlah penduduk yang daerah yang memiliki angka penduduk paling banyak, seperti di Kota Palembang, dan Kabupaten Banyuasin.
"Jangan terkecoh dengan persentase, karena harus diperhatikan angka secara absolut," katanya.
Soal penyebab kemiskinan, kata Wahyu merupakan permasalahan yang sangat kompleks, dan bagaimana program pemerintah lebih tepat sasaran. Karena tadi pendekatan menggunakan tingkat konsumsi, maka ketika dapat menjaga tingkat konsumsi masyarakat di atas garis kemiskinan.
"Ketika tingkat konsumsi masyarakat terjaga dari sisi pendapatan, akses pangan murah bisa membeli, maka bisa terjaga," katanya. (Ara)
