 |
| Sekum PASI Sumsel Drs H Zulfani M Ropi |
PALEMBANG, SP - Adanya Surat Edaran KONI Sumsel tentang dana bantuan senilai Rp 2 juta mendapat reaksi negatif dari sejumlah Pengprov Cabor. Bahkan menyatakan akan menolak karena alokasi anggaran tersebut akan bermasalah dikemudian hari.
Hal itu ditegaskan Drs H Zulfaini M Ropi MSi, Sekum PASI Sumsel kepada pers. Menurutnya, Pengprov Cabor sudah menyatakan sikap tegas menyampaikan mosi tak percaya kepada pengurus KONI Sumsel periode 2023-2027. “Sudah banyak Pengprov Cabor menyatakan sikap mosi tak percaya. Puncaknya usai Rakerprov KONI baru lalu yang berakhir deadlock,” ujarnya.
Pengprov Cabor menilai Pengurus KONI Sumsel gagal dalam menjalankan tugasnya. Indikasi kegagalan adalah pengelolaan PON Aceh-Medan yang dinilai tidak transparan. Juga keberangkatan atlet PON berprestasi banyak menggunakan dana secara mandiri oleh Pengprov Cabor.
Dikatakan Zulfaini Sekum PASI Sumsel ini, Pengprov Cabor agar tidak menerima dana bantuan yang memang tidak ada mata Pasal dan dadakan tersebut.
“Jelas ini akan bermasalah ketika ada audit BPK. Maka itu, Pengprov Cabor tetap saja fokus pada kesepakatan bersama untuk mengajukan mosi tak percaya usai Rakerprov KONI Sumsel yang deadlock” ujarnya lagi.
Bagi ada Pengprov Cabor yang mengajukan usulan penggunaan anggaran itu, ujar Zulfaini silakan saja. Namun jika ada temuan maka pihaknya yang akan melaporkan temuan tersebut ke aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian.
Pengprov Cabor juga diimbau jangan menjadi korban proses hukum atas iming-iming dana bantuan cabor dari KONI Sumsel yang nilainya tak seberapa itu. Jelas ini bukan bentuk penghargaan kepada pengprov Cabor.
Sementara Ade Indra Caniago MSi pakar kebijakan publik mengatakan, penggunaan dana hibah harus sesuai peruntukannya yang teka diajukan sebelumnya. “Tentu tidak bisa sembarang dan serampangan dalam pengeluaran karena akan membawa masalah audit,” ujar Ade yang pernah menjadi pengurus KONI ini.
Dikatakan Ade, pengurus KONI Sumsel periode 2023-2027 jangan menggiring Pengprov Cabor kearah persoalan baru. Apalagi kebijakan itu hanya untuk tebar pesona dengan iming-iming uang cuma Rp 2 juta per tahun.
“Tentu membuat kebijakan tidak bisa asaln sajà sama saja merendahkan posisi Pengprov Cabor,” tegasnya. (dnn)
