 |
| Dewi Satriani Ratu Dewa warga yang sakit di kawasan Tangga Buntung |
PALEMBANG, SP - Biaya sekolah dan minimnya akses pelayanan kesehatan masih jadi persoalan yang harus dihadapi terutama oleh masyarakat kurang mampu Kota Palembang.
Terungkap saat Dewi Sastrani Ratu Dewa mengunjungi warga sakit di kawasan Tangga Buntung atau di Jalan Ki Gede Ing Suro, Lorong Sungai Tawar, Senin (14/10/2024).
Dewi Sastrani Ratu Dewa menjenguk Tini (60-an) yang sudah lama sakit, kesulitan mendengar dan melihat, tapi hanya bisa berobat ke puskesmas. Tini tinggal di kontrakan bersama suaminya seorang pekerja serabutan, dan anak butuh panggul di pasar.
Suami Tini mengucap syukur dan terima kasih lantaran Dewi Sastrani memberikan dukungan moril dan materil kepada Tini dan keluarganya.
Warga juga mengeluhkan biaya sekolah tambahan yang kerap diberlakukan di sekolah, juga harus beli seragam baru saat anak pertama kali akan masuk sekolah.
Dewi Sastrani Ratu Dewa memastikan Pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu program Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Ratu Dewa - Prima Salam (RDPS) yakni Palembang Cerdas dan Palembang Sehat, ke depan masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan persoalan tersebut.
Dewi Sastrani menjelaskan, di program Palembang Cerdas ada Gratis Biaya Pendidikan (No Sumbangan No Pungutan). Gratis Beasiswa bantuan pendidikan untuk pelajar.
"Gratis beasiswa untuk guru, dokter dan ASN. Program Studentpreneur, dan Beasiswa dan Pembinaan Atlet Berprestasi," jelasnya.
Sedangkan di program Palembang Sehat masyarakat bisa gratis berobat dan layanan kesehatan untuk warga Palembang. Gratis layanan darurat kesehatan untuk pertolongan pertama, telepon 24 jam.
"Gratis ambulance antar jemput dan layanan puskesmas keliling. Layanan rawat inap Puskesmas. Gratis bantuan makanan bergizi untuk anak balita. Dana operasional untuk Posyandu di Palembang," jelasnya.
Persoalan lain yang jadi keluhan warga soal bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dianggap tidak tepat sasaran. Ditemukan adanya warga sudah mampu tapi masih mendapatkan bantuan serupa.
"PKH dan bantuan lainnya yang tidak tepat sasaran nantinya akan dievaluasi dan didata ulang," jelasnya. (Ara)
