Notification

×

Tag Terpopuler

Rencana Sejumlah Pejabat Pemkot Palembang ke Kuwait Pakai Anggaran Mana?

Wednesday, October 23, 2024 | Wednesday, October 23, 2024 WIB Last Updated 2024-10-23T07:10:31Z

Kantor Walikota Palembang (Foto : Istimewa)

PALEMBANG, SP - berdasarkan disposisi Pj Walikota Palembang Tertanggal 30 September 2024 terkait surat Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuwait Nomor:37/OB/Kwt/ix/2024 prihal Undangan untuk ikut serta pada rangkaian kegiatan promosi budaya indonesia. 


Surat tersebut ditujukan ke Dr. Ucok Abdul rauf Damenta, Mag.rer.publ, CGCAE, Pj Walikota Palembang dan  Ibu Irmawaty Habie Damenta. Ketua Dekranasda Kota Palembang. Ditandatangani Lena Maryana selaku Duta Besar LBBP RI untuk Negara Kuwait.


Sejumlah pejabat berencana melakukan perjalanan ke Kuwait sejak tanggal 06 November hingga 09 November 2024. Berikut nama- nama dinas yang tertera didalam disposisi.


1.Bappeda

2.Dinas Kebudayaan

3.Dinas Perdagangan

4.Dinas Perindustrian

5.Dinas Perkimtan

6.Dinas PUPR

7.Dinas Parawisata

8.Bapenda

9.BPKAD

10.Disnaker

11.Dinas LH

12.Dinas Kominfo

13.Bagian Perencanaan dan Keuangan

14.Bagian Kesra

15.Bagian Kerja sama

16.Bagian Protokol

17.Bagian Kerja Sama

18.Kec IT 2

19.Kec IT 1

20.Kec Plaju

21.Kec Gandus

22.Kec Kertapati

23.Kec Jakabaring

24.Kec Sako

25.Kec Alang-Alang Lebar

26.Kec Kemuning

27.Kec Seberang Ulu 1


Berdasarkan catatan yang diperoleh redaksi selain nama-nama diatas ada juga anggota Tim PKK dan anggota DWP Kota Palembang, dengan judul peserta perjalanan dinas yakni,


1. Ketua PKK Kemuning

2.Ketua TP PKK Kec IT 2

3.Ketua TP PKK Kec Jakabaring

4.Ketua TP PKK Kec Plaju

5.Ketua TP PKK Kec IT 1

6.Ketua TP PKK Kec Gandus

7.Ketua TP PKK Kec Kertapati

8.Ketua TP PKK Kec Sako

9.Ketua TP PKK Kec SU 1

10.Ketua TP PKK Kec Alang-Alang Lebar.


Ditambah 2 Adc Pj Walikota, Dinas PTSP,Potografer,Johan Prihatin, 2 Adc ibu Pj Wako. Ida Aprizal,(Ketua Dharma Wanita Kota Palembang),Dessy Arisanti,(Ketua DW Dinas Kebudayaan),Pipit Tama,Dinas Pendidikan.


Beredar isu jika keberangkatan para pejabat ini akan menggunakan APBD Tahun 2024 dengan melakukan pergeseran tapi hingga berita ini diturunkan belum dapat dikonfirmasi. 


Akhmad Nasir Kepala BPKAD Kota Palembang belum merespon komunikasi via telpon Sumsel Pers, begitu pun dengan Kepala Dinas Perindustrian, Dr. Korlena juga tidak merespon pesan singkat via WhatsApp.


Terpisah Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, M. Hidayat saat dikonfirmasi persoalan ini mengatakan jika tidak menyalahi aturan boleh- boleh saja keberangkatan mereka ke luar negeri dengan catatan tidak melanggar PP atau PMK. Sejauh manfaat dan fungsi nya dan manfaatnya jelas.


"Hingga saat ini belum ada pembicaraan soal pergeseran anggaran dari Pemkot," kata Hidayat.


Pengamat Sosial Politik Sumsel, Bagindo Togar saat diminta komentarnya berpendapat jika rencana perjalanan sejumlah pejabat ke Kuwait itu hendaknya dibatalkan karena tidak ada urgensinya, kalau pun ingin mempromosikan budaya lokal tentu ada yang lebih dekat,seperti Malaysia,Singapore atau Brunai Darussalam yang mendekati budayanya atau lebih lokal lagi, Jakarta dan Sumatera Utara. 


Khusus nya Tapanuli paling banyak masyarakat nya memakai baju songket tapi hingga saat ini belum pernah ada pameran atau sejenisnya dilakukan Pemkot Palembang diwilayah tersebut. Begitupun di Jakarta.


"Ini hanya upaya menghamburkan dana saja sebab tidak sedikit APBD yang harus dikeluarkan", kata Bagindo, Rabu,(23/19/2024).


Lebih Lanjut dia mengatakan,hal ini juga hendaknya DPRD Palembang berperan aktif dalam mengontrol rencana ini. Begitu pun dengan pasangan calon yang ikut konsestan Pilkada mendatang, seharusnya, menjadi agenda program bagi ketiga pasangan calon sebab jika rencana ini betul-betul dijalankan dan menggunakan dana APBD, berapa banyak dana terkuras untuk hal yang belum jelas manfaatnya.


Para pemegang kebijakan itu ber empati lah sedikit dengan keuangan Pemkot Palembang yang diketahui saat ini mengalami defisit justru akan 'melayat' ke luar negeri.


Persoalan lain, tentu harus dipertanyakan keikut sertaan para Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga,(PKK), dan Darma Wanita Persatuan (DWP), Kota Palembang, anggaran mana yang akan dipakai.


"Jika itu betul terjadi maka sangat melukai asprasi publik ditengah dampak ekonomi yang belum stabil," ujarnya. (my)

×
Berita Terbaru Update