 |
| Kota Palembang menjadi salah satu peserta kongres VI JKPI di Banjarmasin |
PALEMBANG, SP - Kota Palembang menjadi peserta kongres VI Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) tahun 2024 di Banjarmasin Provinsi Kalimantan. Kegiatan yang diselenggarakan dari tanggal 18-22 September 2024 itu, tak tanggung-tanggung sekitar Rp 3 miliar APBD Kota Palembang terkuras untuk kegiatan tersebut.
Berdasarkan Nota Dinas nomor:430/614/Disbud/2024 tertanggal 7 Agustus 2024, yang ditandatangani Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Ir, H. M.Affan Prapanca, MT.,IPM daftar nama peserta, yakni 5 peserta dari Sekretariat Daerah, termasuk didalamnya Pj Walikota Palembang dan Sekda Kota Palembang, 3 Staf Ahli, 7 Kepala Badan, 24 Kepala Dinas, 3 Staf Khusus, 11 kepala bagian, 18 kecamatan, serta 3 dari BUMD dan BUMN.
Selanjutnya dari Keputusan Wali Kota Palembang Nomor: 29 /KPTS/Disbud/2024
1. Bagi OPD yang Selaku Ketua Kegiatan Publikasi dan Informasi, Pameran UMKM, Festival Seni Budaya dan Karnaval diperbolehkan mengutus peserta lebih dari 3 (tiga) Orang.
2. Untuk OPD-OPD yang bukan selaku Ketua dalam kegiatan point diatas dibatasi peserta maksimal 3 (tiga) orang.
Atas dasar data diatas lalu berdasarkan Standar Biaya Umum (SBU) perjalanan dinas untuk pejabat eselon 2, tiket pesawat sekitar Rp 4,2 juta, uang harian Rp 380 ribu, hotel Rp 3,3 juta per malam, ditambah uang refsentatif kisaran Rp 150-500 ribu.
Sementara, eselon 3, SBU nya tiket Rp 4,2 juta, hotel Rp 1,5 juta dan uang harian Rp 380 ribu. Terakhir staf, uang harian Rp 380 ribu, tiket Rp 4,1 juta dan hotel Rp 697 ribu permalam.
Ada sekitar 43 eselon 2, 29 orang eselon 3, sisa nya staf. Meskipun, tidak semua eselon 2 ikut dalam kegiatan tersebut tapi ada beberapa dinas atau bagian yang bukan tekhnis yang melebihi 3 orang.
Untuk Dinas Kebudayaan semua Kabid yang tidak terkait dengan kegiatan itu ikut serta andil dalam perjalanan itu.
Ir. Ferri Kurniawan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) adalah salah satu yang vokal menyuarakan kritik terhadap besarnya anggaran yang digelontorkan untuk kegiatan ini.
Menurutnya, alokasi dana yang mencapai miliaran rupiah dari APBD Kota Palembang seharusnya bisa digunakan untuk program yang lebih mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, atau pelestarian budaya secara nyata.
"Menghabiskan anggaran sebesar itu untuk acara seremonial, tanpa hasil nyata, adalah bentuk pemborosan. Kegiatan ini terlihat lebih seperti ajang jalan-jalan para pejabat daripada upaya serius mempromosikan kota pusaka," tegas Ferri.
Senada diungkapkan seniman lokal. Vebri Al Lintani, seniman sekaligus budayawan Palembang, menilai bahwa acara JKPI ini gagal melibatkan para pelaku seni lokal yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melestarikan budaya.
Menurutnya, acara ini lebih banyak diisi oleh pertemuan formal para pejabat tanpa memberikan ruang yang cukup bagi seniman untuk tampil dan berkontribusi.
"Seharusnya kongres ini menjadi panggung bagi seniman untuk menunjukkan karya mereka, bukan sekadar seremoni kosong. Tidak ada keseriusan dalam upaya melestarikan cagar budaya yang menjadi fondasi kota pusaka,” kata Vebri. (my)
