 |
| Pemaparan 10 program perioritas Pemkot Palembang |
JAKARTA, SP - Setidaknya ada 10 indikator program prioritas yang dipaparkan Pj Walikota Palembang, Addul Rauf Damenta saat memberikan paparan evaluasi capaian kinerja Pj walikota Palembang kurun 3 bulan terakhir.
Paparan disampaikan dihadapan tim penilaian terdiri dari, Inspektur I Irjen Brigjen Pol Rustam Mansyur, PPUPD Ahli Utama Drs Azwan M.Si, PPUPD Ahli Utama Bachtiar Sinaga, SE, MM, di Ruang Pertemuan Utama, Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Kesepuluh program prioritas tersebut,yakni, inflasi, stunting, BUMD, pelayanan publik, pengangguran, kemiskinan ekstrem, kesehatan, penyerapan anggaran, kegiatan unggulan, dan perizinan.
"Kami melakukan pendekatan dari aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan aspek kemasyarakatan," ujar Damenta dihadapan tim penilai.
Damenta menyampaikan, pada Agustus lalu, Palembang mengalami deflasi (kondisi penurunan barang dan jasa pada periode tertentu) secara MoM sebesar 0,27%.
Adapun inflasi (kenaikan barang dan jasa secara umum secara terus menerus pada periode tertentu), sebesar 1,85%.
Angka ini lebih rendah dibandingkan bulan dan tahun sebelumnya serta lebih rendah dari inflasi nasional yang sebesar 2,12%.
Sejumlah upaya dilakukan Pemkot Palembang untuk mengendalikan inflasi.
"Antara lain, melalui operasi pasar, pemantauan harga, gerakan tanam cepat panen, kerja sama antar daerah penyumbang komoditas inflasi," Damenta menyebutkan.
Sementara itu, kasus stunting di Palembang menunjukkan trend penurunan, periode Mei - Agustus.
Pada Mei 2024, dari 401 kasus turun jadi 398 kasus pada Juni. Turun lagi jadi 375 pada Juli, dan hingga Agustus, stunting di Palembang menjadi 349 kasus.
Upaya mengatasi stunting, itu antara lain dengan program Sikat Stunting berupa pemberian makanan tambahan bergizi, makanan tambahan bergizi berbasis pangan lokal, pengadaan paket BMHP skrining hipotiroid kongenital untuk deteksi dini bayi baru lahir.
Di bidang pelayanan publik, Pemkot Palembang telah memiliki mal pelayanan publik (MPP) untuk memberikan pelayanan yang nyaman, mudah dan terintegrasi.
MPP Palembang mengakomodir 20 instansi layanan, pusat maupun daerah, 1 bank daerah, dan lebih dari 60 jenis layanan, yang bisa diakses offline maupun online.
Tingkat pengangguran terbuka di Palembang pada 2023 di kisaran 7,49% atau turun 0,71% dibanding tahun 2022 yang sebesar 1,91%.
Sebaliknya, partisipasi angkatan kerja meningkat menjadi 67,51% atau naik 3,03% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 64,48%.
Damenta juga mengulas soal kemiskinan ekstrem.
"Palembang berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit, yakni 9,77% di 2024," ujar Damenta.
Damenta juga menjabarkan tentang program unggulan, kesehatan, penyerapan anggaran dan apresiasi atau penghargaan yang diterima Pemkot Palembang.
Selain itu, dipaparkan pula secara global indikator yang terkait dengan ketersediaan program dan anggaran.
Misalnya untuk penanganan kesehatan dan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, infrastruktur, penyusunan rencana tata ruang wilayah RT/RW dan pelayanan publik, dan bidang lainnya yang mencapai 106 indikator.
Damenta menyampaikan, program prioritas Palembang juga mendukung program nasional dan sesuai arahan Presiden, juga Mendagri.
Hal ini merupakan keberlanjutan dari program keberhasilan sebelumnya.
"Mudah-mudahan yang kami sampaikan cukup memberi gambaran dan diberi masukan bagaimana meningkatkan kinerja di Kota Palembang ke depannya,” ujar Damenta.
Inspektur I Irjen Kemendagri, Brigjen Pol Rustam Mansyur, selaku tim penilai dan evaluator, mengapresiasi kinerja Pj Wali Kota Palembang atas pencapaian kinerja selama menjabat.
Rustam berharap tim Pemkot Palembang betul-betul melihat regulasi apa yang sudah ditetapkan dalam pedoman evaluasi capaian.
Untuk diketahui, Kemendagri melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, setiap tiga bulan sekali atau per triwulan melakukan penilaian dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas Penjabat (Pj) Kepala Daerah.
Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota.
Turut mendampingi Pj Wali Kota Palembang, yakni Sekda Palembang Aprizal Hasyim, para kepala OPD dan Camat se-Palembang.
Selain Palembang, Kabupaten Majalengka, Lampung, Kabupaten Takalar, Kabupaten Biak Numfor, dan Gorontalo, juga melakukan paparan hari ini di ruang utama Inspektorat Jenderal Kemendagri. (rilis/yat)
