PALEMBANG, SP - Kementerian Tenaga Kerja mengakui perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kerja migran agar penyerapan angka pengurangan meningkat.
Wakil Menteri (Wamen) Ketenagakerjaan RI Dr. Ir. H Afriansyah Noor, M.Si., IPU., mengatakan, penyerapan tenaga kerja ke luar negeri masih sedikit karena kurangnya kompetensi dan vokasi.
"Maka perlunya peningkatan SDM dengan pelatihan kemampuan, juga kerjasama dengan pemerintah," katanya usai dirinya mengikuti Sidang Terbuka Promosi Doktor Fisip UNSRI, Sabtu (28/9/2024).
Afriansyah mengakui persoalan pekerja migran Indonesia saat ini minim kompetensi. Sehingga serapan tenaga kerja migran pun minim.
"Saat ini lebih banyak pekerja migran informal, seperti ART (Asisten Rumah Tangga), sopir dan lainnya," katanya.
Perlu pelatihan di bidang pekerjaan formal (punya skill dan kemampuan), seperti manufaktur juga industri yang banyak diperlukan negara penempatan, seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Hongkong.
"Memilih negara luar untuk penempatan karena di sini memang kurangnya kesempatan bekerja, sementara negara luar minus tenaga kerja, jumlah penduduknya pun minus yang produktif, maka perlu peningkatan skill di Indonesia termasuk bahasa untuk penyerapan tenaga kerja," jelasnya.
Peningkatan kualitas SDM khususnya pekerja migran Indonesia ini sesuai dengan judul disertasi program doktoral dirinya 'Model Colaborative Government dalam Peningkatan Evaluasi Kerja Imigran Indonesia'.
"Disertasi ini bisa digunakan pemerintah untuk peningkatan perluasan kesempatan kerja kita keluar negeri khususnya pekerja migran Indonesia," ujarnya.
Dekan Fisip UNSRI Prof., Dr Alfitri., M.Si mengharapkan disertasi Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI ini melahirkan pemikiran baru soal colaborative government, tentang bagaimana menyelesaikan persoalan tenaga kerja dengan meningkatkan kualitas SDM pekerjaan migran Indonesia.
"Salah satunya dengan peningkatan kualitas SDM dan menjalin kerjasama dengan lembaga pemangku kepentingan terkait, dengan beberapa negara yang membutuhkan tenaga kerja seperti Jepang dan Korea," jelasnya.
Alfitri mengaku bangga dengan pilihan Wakil Menteri memilih Fisip UNSRI sebagai Program Dokter Administrasi Publik sebagai studi doktornya. Selain UNSRI, dihadiri penguji tamu dari Universitas Brawijaya, juga Busan University Korea Selatan. (Ara)
