PALEMBANG, SP - Terkait kegiatan kongres yang melibatkan sekitar 200 peserta mulai dari pejabat dan Aparatur Sipil Negara,(ASN), pegawai Non PNSD yang digawangi Dinas Kebudayaan Kota Palembang dengan menelan anggaran hampir miliaran rupiah secara keseluruhan yang menguras ABPD Kota Palembang, menuai kritikan dari berbagai pihak, K-MAKI menilai kegiatan tersebut merupakan pemborosan anggaran dan tidak penting.
Menurut Ir Ferri Kurniawan selaku Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi,(K-MaKI), ajang kegiatan JKPI merupakan pemborosan anggaran untuk hal yang tidak perlu dan tidak penting "Apa yang dilakukan oleh Kadisbud Kota Palembang merupakan bentuk pemborosan keuangan negara.
Pj Walikota sebaiknya menegur Kadisbud dan kalau perlu di lakukan pergantian Kadisbud," kata Ferri, Sabtu (20/09/2024).
Sementara itu,Salah seorang Seniman Kota Palembang, Vebri Al Lintani juga berpendapat terkait yang menelan dana mencapai hampir miliaran tersebut secara keseluruhan.
Mengatakan. Perhelatan JKPI dilaksanakan secara rutin dan bergilir setiap tahun di kota-kota yang menjadi peserta JKPI tersebut.
Kegiatan ini seolah menjadi ajang pertemuan silaturahmi peserta dengan kegiatan seremonial yang bagi Kota Palembang terkesan hanya seremonial dan jalan-jalan saja.
Di Kota Palembang misalnya, ketika Walikota Harnojoyo menjadi ketua JKPI hampir tidak ada kegiatan yang mendukung Palembang menjadi Kota Pusaka.
"Tidak ada keseriusan dalam melestarikan cagar budaya sebagai faktor utama yang mendukung kota Pusaka." kata Vebri.
Selain itu, pada setiap perhelatan JKPI sudah tentu ada pergelaran kesenian yang melibatkan peserta, namun tak jarang pula pemerintah mengabaikan keterllibatan seniman. Jika pun ada, terkesan sangat minim atau hanya basa basi saja. Padahal substansi dari kegiatan ini selain konsolidasi tentang perkembangan kota pusaka juga kualitas pergelaran kesenian yang mewakili identitas kebudayaan masing masing peserta.
"Selayaknya pemerintah daerah tidak mengabaikan aktivis cagar budaya, Tim Ahli Cagar Budaya, dan seniman dalam kegiatan JKPI.
Saya kira, kita juga harus mengkritisi pemerintah pusat sebagai penyelanggara JKPI, untuk apa perhelatan ini diadakan jika tidak memberi manfaat bagi peserta dan justru dimanfaatkan untuk kepentingan pelesiran saja," kata Vebri. (my)
