 |
| Deputi K-MAKI Sumsel Ir Ferry Kurniawan |
PALEMBANG, SP - Besarnya dana yang terkuras karena adanya kegiatan kongres JKPI di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan membuat K-MAKI Sumsel tercengang sehingga meminta pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejari Palembang untuk memeriksa anggaran tersebut.
Menurut, Deputi K-MAKI Sumsel, Ir, Ferri Kurniawan, Anggaran Rp3 Milyar untuk acara yang jelas-jelas tidak mendapat output tertentu untuk masyarakat Kota Palembang sangat menyakitkan masyarakat Kota Palembang terutama yang tarap hidupnya masih dibawah garis kemiskinan.
Sebab, 'plesiran' yang dibungkus dengan perjalanan dinas ini tentu menguras APBD Kota Palembang yang jumlahnya sangat fantastis.
"Banyak warga kurang mampu berharap uluran tangan Pemkot Palembang untuk bantuan biaya pendidikan dan operasi pasar dalam kondisi sulit saat ini", ungkap Deputy K-MAKI Feri Kurniawan, Senin (23/9/2024).
Ferri menambahkan jika perjalanan dinaa yang dilakukan sebagian besar pejabat dilingkungan Pemkot Palembang sangat terkesan hura-hura, jalan-jalan bersama SKPD dan ASN hadiri Perlehatan yang tidak begitu penting.
Belum lagi, adanya beberapa OPD yang mengajak peserta lebih dari 3 orang sangat tidak sesuai dengan keputusan PJ Walikota Palembang. Persoalan lain, ikutnya para isteri para pejabat pada kegiatan tersebut, memakai dana negara atau dana pribadi, ini harus disikapi serius oleh APH.
Lebih ironis lagi, pemimpin tertinggi di Kota Palembang dalam hal ini Pj Walikota Palembang terkesan membiarkan.
Pada Dinas Kebudayaan sendiri, apa urgensinya sehingga semua Kepala Bidang,(Kabid) diikut sertakan dalam kegiatan tersebut, padahal, pasti ada salahsatu Kabid yang membidangi kegiatan tersebut.
"Kami meminta APH dan BPK untuk segera memeriksa anggaran kegiatan ini agar kedepan tidak terjadi lagi kegiatan yang terkesan pemborosan", katanya.
Ferri menambahkan, Disinilah pentingnya pemimpin yang peduli masyarakat dan turun langsung kebawah melihat kondisi masyarakat.
"Mendagri harus evaluasi kinerja PJ Walikota Palembang agar peristiwa pemborosan ini tak terulang," pungkas Deputy K MAKI mengakhiri pendapat nya. (ril)
