 |
| Komisi Yudisial menggelar diskusi publik terkait keamanan hakim dan pengadilan dalam perkara Pilkada 2024 (Foto : Ariel/SP) |
PALEMBANG, SP - Komisi Yudisial (KY) berpartisipasi dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah 2024 yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang, manakala terjadi sengketa Pilkada yang diselesaikan di Peradilan umum maupun Peradilan TUN. Dimana sebelumnya KY telah mendorong keamanan persidangan perkara Pemilu.
Anggota KY Binziad Kadafi mengungkapkan, bahwa pihaknya memberikan atensi terkait pemetaan keamanan persidangan dan pengadilan dalam penanganan perkara Pemilu dan persiapan Pilkada 2024, yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 dan Perma No. 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Lingkungan dalam Pengadilan.
"Pengadilan menjadi penting dalam menjaga negara demokrasi, khususnya untuk menjamin pelaksanaan pemilu dan Pilkada yang adil, transparan, dan bebas dari gangguan keamanan. KY telah memetakan bagaimana kesiapan keamanan pengadilan menghadapi berbagai tantangan keamanan yang mungkin timbul selama proses persidangan perkara Pemilu lalu dan Pilkada 2024 mendatang," jelas Kadafi melalui keterangan tertulis, Rabu (18/9/2024).
Pemetaan sistem keamanan ini mencakup evaluasi situasi keamanan di berbagai pengadilan, seperti Medan, Makassar, Sidoarjo, Blitar, Malang, Manado, dan Mataram selama tahapan pemilu dan persiapan Pilkada 2024.
Lima aspek yang diobservasi, meliputi: koordinasi antara stakeholders keamanan, infrastruktur keamanan pengadilan, sumber daya manusia yang mendukung keamanan pengadilan, anggaran yang dialokasikan untuk mendukung keamanan pengadilan, dan pengelolaan risiko.
Komitmen KY yakni dengan mengajak stakeholders dalam kegiatan Sinergitas dengan tema, “ Upaya Mewujudkan Keamanan Hakim dan Pengadilan dalam Penanganan Perkara Pilkada Tahun 2024, di Palembang pada 17 September 2024 kemarin.
"Hasil pemetaan menunjukkan bahwa keamanan pengadilan selama Pemilu secara umum kondusif, dengan sedikit atau tidak ada insiden signifikan. Koordinasi dengan Kepolisian berjalan dengan baik, tetapi alokasi personel keamanan dan anggaran masih terbatas dan memerlukan peningkatan," ungkap Giri Ahmad Taufik yang bertindak sebagai observer yang juga selaku narasumber pada kegiatan tersebut.
Giri juga menambahkan, berdasarkan hasil pemetaan, para ketua pengadilan menyatakan potensi kerawanan di pengadilan tidak terlalu signifikan selama Pilpres dan Pileg. Namun, potensi kerawanan diyakini akan meningkat pada saat Pilkada karena melibatkan aktor-aktor lokal.
Sementara narasumber Edward T. Hamonangan Simarmata dari Pengadilan Tinggi Palembang, mengapresiasi kegiatan yang dihelat KY dan berharap stakeholders juga ikut menjaga keamanan persidangan manakala terjadi sengketa Pilkada di pengadilan.
Selain itu, menurut menurut Benni Wijaya dari Kejaksaan Tinggi Palembang menyebutkan, Jaksa dalam sentra Gakkumdu untuk berperan serta aktif dalam segala bentuk kegiatan persiapan penyelenggaraan Pilkada.
Narasumber lain dari Polda Sumsel M. Ikhsan menyebutkan, dalam menghadapi ancaman dan gangguan dalam tiap tahapan Pilkada salah satunya membentuk Satgas PAM Pilkada.
Adapun rekomendasi KY untuk Antisipasi Kerawanan Keamanan Pengadilan Pilkada 2024.
“Kita perlu sama-sama memandang secara utuh dari berbagai aspek tentang peradilan yang bersih (profesional) dan mandiri (dilindungi) dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. Selain itu, stakeholders terkait juga perlu bersinergitas dalam mewujudkan keamanan hakim dan pengadilan dalam penanganan perkara Pilkada”, pungkasnya. (Ariel)
