 |
| PJ Walikota Palembang Ucok Abdulrauf Damenta didampingi pihak Dinas PUPR |
PALEMBANG, SP - Pemerintah Kota Palembang menyebut akan menuntaskan banjir salah satunya dengan membongkar bangunan liar di atas Daerah Aliran Sungai (DAS).
Sebab, Pemkot meyakini jika ada dua penyebab kebanjiran, yang pertama karena alam dan tidak dapat teratasi kemudian faktor kedua akibat ulah masyarakat yang disebut tak dapat bekerjasama dengan pemerintah.
Meski upaya pembongkaran ini telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) beberapa waktu belakangan ini, namun belum tuntas.
"Upaya penanganan banjir tidak hanya oleh pemerintah tapi juga masyarakat itu sendiri," kata PJ Walikota Palembang Ucok Abdulrauf Damenta rapat koordinasi, Senin (15/7/2024).
A Damenta mengatakan, yang terjadi saat ini bangunan di atas DAS menyebabkan aliran air ataupun anak sungai menyempit bahkan hilang.
Menurutnya, dalam waktu dekat pihaknya akan membongkar bangunan di atas DAS seperti yang ratusan bangunan lainnya yang telah dibongkar beberapa waktu belakangan.
"Kita telah konsolidasi rencana aksi termasuk pembongkaran bangunan, aliran air akan kita kembalikan ke bentuk aslinya," jelasnya.
Beberapa titik rawan banjir di Ibukota Sumsel ini sering terjadi di sekitaran Simpang 5 DPRD Provinsi seputaran Jalan Pom X, Jalan Veteran, Simpang Polda, wilayah Lemabang, Sekojo, Sekip, Plaju, Seberang Ulu dan masih banyak lagi.
Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kota Palembang mengklaim sudah optimal melakukan pencegahan banjir dengan membangun pompa air atau pompanisasi dengan rekontruksi saluran air di Kawasan Sekip Bendung.
Pemkot menyebut sudah menyiapkan 500 pekerja untuk melakukan pengerukan saluran air atau saluran drainase agar ketika banjir, debit air yang tinggi segera surut.
Seperti pengerukan sendimen di drainase, got, selokan, dan aliran anak sungai, sebagai upaya pencegahan genangan air.
"Masyarakat harus bekerjasama dengan pemerintah dalam penuntasan banjir. Dengan tidak membangun di atas DAS, bahkan tidak membuang sampah sembarang termasuk ke sungai," ujarnya
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ahmad Bastari Yusak mengatakan, penyebab banjir sebagian besar terjadi lantaran kelalaian yang disebabkan seperti penimbunan/ pembangunan tanpa membuat tempat penampungan air yang memadai, sehingga berkurangnya daerah resapan.
Berkurangnya ruang air seperti saluran diperkecil bahkan ditutup, sampah dibuang sembarangan, ruang air yang dibongkar.
"Bangunan/rumah/tempat usaha tidak menyediakan ruang untuk air atau saluran air yang cukup dan sebagainya," katanya. (Ara)
