MUBA, SP - Terkait dengan insiden salah satu aktifitas sumur bor ilegal yang berlokasi di Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Sabtu (23/6/2024), sekira pukul 10.00 Wib. Menyemburkan minyak dengan ketinggian puluhan meter dan diduga mengakibatkan pencemaran sungai Parung, mendapat beragam tanggapan dari beberapa tokoh di Kabupaten Musi Banyuasin.
Salah satunya adalah Ketua LBH ILC Muba Fahmi SH MH, saat dikonfirmasi mengaku miris dengan insiden tersebut. Selain resiko keselamatan bagi masyarakat, minyak yang mengalir ke sungai dapat merusak ekosistem sungai dan dapat berdampak fatal bagi masyarakat banyak.
Lanjut Fahmi, sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah perbuatan yang melawan hukum dengan cara mengeksplorasi, mengeksploitasi dan melakukan pengeboran minyak tanpanizin dati pemerintah terkait dan menyebabkan kerigian atas lingkungan hidup dan ekonomi negara, dikenai hukuman yang telah diatur dan ketentuannya pidana.
Terkait dengan indikasi keterlibatan oknum kepala desa, Fahmi berharap agar aparat penegak hukum bisa bertindak tegas, karena seyogyanya kepala desa mengayomi dan melindungi masyarakat bukan malah melakukan perbuatan yang meresahkan dan mengancam keselamatan masyarakat.
"Usut tuntas dan pidanakan kalau oknum kepala desa tersebut benar benar terlibat," pungkasnya.
Senada dikatakan Rian Abdullah SH CMe, Tokoh Masyarakat Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin. Saat dikonfirmasi via Whatsapp menjelaskan, penambangan minyak secara ilegal sudah berlangsung lama dan telah terjadi insiden beberapa kali yang informasinya hingga menimbulkan korban jiwa.
"Meski secara faktor ekonomi dapat mengurangi tingkat pengangguran, jika tidak ditangani oleh orang yang ahli dibidangnya maka aktifitas tersebut selain berdampak kerugian negara juga membahayakan masyarakat serta dianggap sebagai kejahatan lingkungan karena melanggar undang undang," jelas Rian.
Oleh karena itu, dirinya mengharapkan adanya tindakan tegas dari pemerintah dan pihak kepolisian.
"Penanganan yang komperhensif melibatkan berbagai instansi sangat dibutuhkan, ada permasalahan ekonomi dan sosial disana. Oleh karena itu, penangannya membutuhkan peran instansi lain agar tindakan tegas dapat berjalan dengan efektif dan tidak setengah hati," pungkasnya. (ch@)
