 |
| Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumsel |
PALEMBANG, SP - Ombudsman perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) telah menetapkan ada 911 siswa yang lulus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur prestasi tapi nilainya tidak sesuai dengan nilai ambang batas yang ditetapkan sekolah.
Hal ini terbukti setelah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan seluruh kepala sekolah SMA Negeri di Palembang dan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan (Sumsel), atas laporan maladministrasi PPDB jalur prestasi.
Kepala Ombudsman Perwakilan Sumsel M Adrian Agustiansyah mengatakan, dari hasil pemeriksaan terbukti 911 siswa dari 22 SMA negeri di Kota Palembang yang sengaja diluluskan oleh panitia PPDB.
"Angka siswa yang lulus PPDB jalur prestasi padahal anak ini tidak memperoleh nilai ambang batas sekolah," katanya saat konferensi pers di kantor Ombudsman Sumsel, Jumat (28/6/2024).
Adrian mengatakan, 911 anak ini 70 persennya dari sekolah unggulan atau favorit, seperti diantaranya SMA Negeri 1, SMA Negeri 3, SMA Negeri 5, SMA Negeri 6, SMA Negeri 17, SMA Negeri 18. Sedangkan 30 persennya sekolah SMA negeri biasa.
"Setelah dilakukan pemeriksaan kepada ditetapkan terlapor 1 yaitu PLH Kepala Dinas Pendidikan melakukan penyalahgunaan wewenang, dan terlapor 2 yaitu seluruh kepala sekolah SMA negeri di Palembang melakukan penyalahgunaan prosedur," jelasnya.
Dikatakannya setelah pengecekan, terbukti Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah turut terlibat penyalahgunaan aturan dan kewenangan.
"Jadi persoalan PPDB prestasi ini sepeti nilai siswa yang mendapatkan skor tinggi mulai dari 700-1.000 tidak lulus, sementara yang skor 300, ternyata lulus," terangnya.
Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais mengatakan, temuan maladministrasi PPDB jalur prestasi ini menjadi atensi Ombudsman pusat.
"Kami temukan banyak penyalahgunaan prosedur, ini baru jalur prestasi belum lagi zonasi, dan jalur lainnya juga pasti bermasalah," katanya.
Indraza mengatakan, persoalan serupa pun terjadi di wilayah lain. Artinya, setiap kepala daerah tidak pernah serius menyiapkan, padahal PPDB adalah kegiatan rutin setiap tahun tapi selalu berulang.
"Gubernur Sumsel harus memberikan atensi lebih, ini mengorbankan anak-anak, bahkan sampai ke pidana," katanya.
Ia menambahkan, literasi soal PPBD di masyarakat masih kurang. Para stakeholder harus mau memperbaiki dan serius.
"Ini harus diperbaiki agar menghasilkan generasi pelurus, diharapkan masyarakat juga dapat ikut mengawasi," ujarnya. (Ara)
