PALEMBANG, SP - Aksi terselubung 'beli suara/ belanja suara' dinilai Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Nasdem berpotensi terjadi, sebab proses perhitungan masih dilakukan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Sehingga DPW Partai Nasdem mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal potensi kecurangan yang masih tinggi.
Wakil Sekretaris DPW Nasdem Sumsel, Misnan Hartono SH mengatakan, di hari terakhir (24/2/2024) penghitungan suara di PPK, dirinya mewakili DPW Nasdem Sumsel ke KPU agar tidak ada yang bertukar suara, ataupun belanja suara Pemilihan Legislatif (Pileg) di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan DPR RI.
"Dugaan kita potensi kecurangan seperti 'beli suara/ belanja suara' ini tinggi," katanya kepada awak media di Kantor DPC Kota Palembang, Sabtu (24/2/2024).
Hal ini, berdasarkan pengalaman dirinya jadi saksi di provinsi sebanyak 2 kali, pada tahun 2014 dan 2019.
2014 itu, ada kejadian kotak suara hilang di Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, dan 2019 desa/kecamatan Talang Padang, Empat Lawang sampai Ribut sampai bakar bakaran.
"2024 ini Kita sudah mendengar dan melihat terjadi keributan di Kabupaten Muratara, sampai menutup jalinsum (Jalan Lintas Sumatra)," katanya.
Maka, untuk mengantisipasi hal seperti ini sampai besar, DPW Nasdem Sumsel berharap KPU Sumsel punya ketegasan kepada KPU di 17 kabupaten/kota termasuk menyampaikan kepada PPK agar tidak ada kecurangan-kecurangan, jual beli suara yang akan merugikan para caleg dan partai politik.
"Saya kira kalau ini sudah terlaksana dengan baik di tingkat kecamatan di kabupaten/kota tidak akan ada keributan yang terjadi," katanya.
Maka itu, pihaknya menghimbau untuk di KPU Provinsi Sumsel untuk mengontrol KPU di tingkat Kabupaten/kota agar tidak ada yang 'bermain-main'.
"Jangan kita juga menduga-duga ada oknum KPU provinsi, kabupaten/kota bahkan PPK ini yang bermain-main (hanya dugaan saja) tapi sejauh ini belum ada kecurangan yang timbul," katanya.
Misal 6 Dapil di Kota Palembang dari 18 kecamatan belum ada temuan, tapi ada dugaan-dugaan. "Ini agar tidak kesulitan saat perhitungan, maka dihimbau dari sekarang, bukan hanya KPU, dan Bawaslu sebenarnya, tapi juga semua unsur Forkopimda ikut memantau untuk proses ini, dan kita dari Nasdem ikut mengawal ini," katanya.
Bukan hanya Nasdem, dirinya juga berharap pengawalan suara ini juga dilakukan oleh semua partai juga melakukan ini untuk mengingatkan KPU dan Bawaslu.
"Ini antisipasi sebelum terjadi masalah yang lebih besar. Dan jangan sampai terjadi di 6 Dapil Kota Palembang," katanya.
Sementara itu, partai nasdem sendiri pada pemilu 2024 mendapatkan suara yang menggembirakan.
Pasalnya, untuk di DPRD Provinsi diperkirakan dapat 10 kursi naik dari 6 kursi pada pemilu sebelum nya, kemudian DPRD Kota Palembang 9-10 kursi.
"Ini tidak lepas dari kepemimpinan mulai dari tingkat kota Palembang, provinsi Sumatera selatan, Korwil Sumsel yang sangat pro aktif (Fauzi Amro) hingga ke tingkat pusat," katanya. (Ara)
