 |
| Ilustrasi Kepala Daerah |
PALEMBANG, SP - Terkait akan berakhirnya masa jabatan Walikota Palembang, H. Harnojoyo pada 18 September 2023 serta Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Nomor: 100.2.1.3/3736/SJ tertanggal 21 Juli 2023, prihal usul 3 nama pejabat bupati/walikota pada poin tiga,(3), dijelaskan jika usulan tersebut disampaikan paling lambat tanggal 9 Agustus 2023 ke Menteri Dalam Negeri RI.
Nama Sekretaris Daerah Kota Palembang, H. Ratu Dewa mendominasi menjadi usulan Ketua Fraksi dan unsur pimpinan di DPRD Kota Palembang. Selain itu, ada nama Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya, SH, MH, M.Pd yang baru dilantik tahun 2022 lalu.
Ada juga nama Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumsel Edward Juliartha masuk kriteria yang diusulkan. Hingga, berita ini diturunkan pada Selasa,(08/08/2023), pukul 17.00 wib surat yang dimaksud belum sampai ke Mendagri RI.
Terkait hal tersebut DPRD Kota Palembang, informasinya hasil rapat pimpinan, (rapim), Minggu,(06/08/2023), mengusulkan 3 nama ke Menteri Dalam Negeri RI sebagai usulan PJ Walikota Palembang dan informasinya surat tersebut dibawa secara langsung oleh Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin.
Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, Adzanu Getar Nusantara saat dikonfirmasi terkait nama yang diusulkan untuk PJ Walikota Palembang mengatakan tidak mengetahui persis siapa nama yang diusulkan karena itu menjadi kebijakan dari Ketua DPRD Kota Palembang.
Namun, dia menjelaskan proses dari munculnya nama- nama yang diusulkan, sudah melalui proses sesuai aturan yang berlaku, terakhir pada, Ahad (05/08/2023). rapat bersama ketua fraksi dan unsur pimpinan mengerucut 2 nama yang mendominasi usulan dari ketua fraksi hanya 1 fraksi yang menambah 1 nama lagi, yakni PDI Perjuangan, nama- nama tersebut sudah disampaikan ke ketua untuk diambil kebijakan yang diusulkan ke Mendagri.
"Kita sudah sampaikan ke ketua hasil rapat pimpinan jadi ketua yang mengusulkan ke Mendagri", kata Adzanu. Selasa,(08/08/2023).
Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin, SH, belum bisa memberi keterangan terkait nama-nama yang diusulkan ke Mendagri RI.(*)
