 |
| Sidang lanjutan pembuktian perkara dugaan korupsi program SERASI digelar di Pengadilan Tipikor Palembang (Foto : Ariel/SP) |
PALEMBANG, SP - Sidang pembuktian perkara dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Optimasi Lahan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2019 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Banyuasin, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 7,9 miliar, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa (16/5/2023).
Dalam perkara tersebut menjerat tiga terdakwa yakni, Zainuddin mantan Kepala Dinas Pertanian Banyuasin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sarjono Ketua Tim Teknis kegiatan SERASI dan Ateng Kurnia selaku Konsultan Pengawas.
Dihadapan majelis hakim yang diketuai Sahlan Efendi SH MH, tim Jaksa Penuntut Umum menghadirkan lima saksi dua diantaranya dari Kementerian Pertanian RI yakni, Dr Ir H Sumarjo Gatot Irianto dan Foyya Yusufu Aquino.
Sedangkan tiga saksi lainnya adalah, Hendra Bahtiar Simamora (PPL), Erik Tri Haryono dan Marguan Fauzi yang merupakan pembuat Asbuilt Drawing atau gambar rekaman akhir kondisi kegiatan di lapangan untuk salah satu pelengkap laporan pertanggung jawaban para Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) dalam kegiatan program SERASI.
Dalam persidangan saksi Hendra Bahtiar Simamora selaku PPL, Erik Tri Haryono dan Marguan Fauzi dicecar pertanyaan terkait mekanisme pembuatan Asbuilt Drawing sebagai bentuk laporan valid para UPKK.
"Saudara saksi, Asbuilt Drawing untuk apa dan apa hasilnya?," Tanya hakim.
"Bentuknya seperti gambar peta yang mulia, Asbuilt Drawing itu salah satu syarat untuk melengkapi laporan SPJ saya diminta membuatnya oleh UPKK dan hasilnya sudah saya serahkan ke Dinas Pertanian Banyuasin," ujar saksi.
 |
| Arief Budiman didampingi Supendi tim penasehat hukum terdakwa Zainuddin |
Seusai sidang, Arief Budiman didampingi Supendi tim penasehat hukum Zainuddin mengatakan bahwa, salah satu syarat untuk melengkapi SPJ masing-masing UPKK tidak termasuk dalam juknis anggaran dalam kegiatan program SERASI di Kabupaten Banyuasin.
"Dipedoman perancanaan juknisnya tidak ada biaya untuk pembuatan Asbuilt Drawing. Faktanya, untuk membuat itu biayanya sangat besar, Ini jelas aturan yang salah dari Kementerian Pertanian," ujar Arief.
Dijelaskannya, karena salah satu syarat untuk membuat laporan yang valid dan tidak ada anggaran untuk membuat Asbuilt Drawing, Zainuddin selaku Kepala Dinas Pertanian pada saat itu membuat surat kepada para UPKK.
"Karena tidak ada anggaran, maka klien kami membuat surat kepada para UPKK untuk membuat Asbuilt Drawing yang diminta oleh BPK sebagai bentuk laporan yang valid dan surat itu ditembuskan ke Kementerian Pertanian, Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan pihak-pihak terkait," jelasnya.
Arief menambahkan, akibat aturan yang salah dari Kementerian Pertanian mengakibatkan kliennya di dakwa dalam pembuatan Asbuilt Drawing.
"Pembuatan Asbuilt Drawing tidak ada anggaran dalam DIPA, sehingga petani harus mengeluarkan biaya untuk membuat Asbuilt Drawing sebagai laporan yang valid. Akibatnya, klien kami di dakwa akibat aturan yang salah oleh kementerian pertanian," pungkasnya.
Diketahui dalam dakwaan, Zainuddin didakwa turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya, Memaksa seorang Ketua, Bendahara, Sekertaris dari 82 Unit Pengelola Kegiatan dan Keuangan (UPKK) kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) di Kabupaten Banyuasin memberikan sesuatu berupa uang untuk 4 Kegiatan.
Diantaranya yaitu, Penyusunan Survey Investigasi dan Desain (SID) sebesar Rp 820.340.000,00, Kegiatan Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat sebesar Rp.609.840.000,00, Kegiatan Pembelian Pompa Air/Mesin/Kelengkapan sebesar Rp.5.701.495.000,00, dan Kegiatan Pelaporan yang terdiri dari Pembuatan Asbuilt Drawing dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Rp.779.956.000,00 dengan jumlah Total Rp.7.911.631.000,00. (Ariel)
