LUBUKLINGGAU, SP - Pemerintah Kota Lubuklinggau kembali meraih penghargaan tingkat nasional. Kali ini diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI berupa Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2021.
Piagam penghargaan tersebut diserahkan oleh Menkumham RI, Yasonna Laoly melalui Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi kepada Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe bertepatan dengan puncak peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-74 di Jakarta, Senin (12/12/2022).
Raihan ini sesuai dengan hasil penilaian Kemenkumham RI, berdasarkan paremeter kriteria Kategori Kabupaten Kota Peduli HAM.
Secara terperinci, parameter penilaian yang dimaksudkan adalah mencangkup seluruh kelompok hak masyarakat, mulai dari hak atas bantuan hukum, informasi, turut serta dalam pemerintahan, keberagaman dan pluralisme, kependudukan, kesehatan, pendidikan.
Selanjutnya, pekerjaan, lingkungan yang baik dan sehat serta perumahan yang layak, dan terakhir hak perempuan dan anak.
Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe, usai menerima penghargaan tersebut mengatakan patut bersyukur atas penerimaan penghargaan tersebut. Dikatakannya, penghargaan ini tak lepas dari kerja keras semua pihak khususnya jajaran Pemkot Lubuklinggau.
Sementara itu, secara nasional peringatan Hari HAM Sedunia tahun 2022, mengusung tema “Pemajuan Hak Asasi Manusia untuk Setiap Orang menuju Indonesia Maju memastikan pembangunan yang tidak meninggalkan siapapun atau “No one left behind.”
Hal ini dimulai dari penguatan sistem pendataan kelompok rentan dan marjinal sebagai basis kebijakan afirmasi, penggeser perspektif charity menjadi pendekatan berbasis HAM, serta memastikan setiap kelompok rentan dan marjinal menikmati kualitas tertinggi hak asasi manusia.
“Peringatan Hari HAM Sedunia merupakan momen reflektif bagi seluruh negara dan bangsa dalam menghormati dan memajukan hak asasi manusia secara universal. Hak Asasi Manusia sejatinya tumbuh bersama dengan keadaban suatu bangsa. Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia berarti menjunjung tinggi peradaban,” ujar Wakil Presiden, Kyai Haji Ma’ruf Amin, Senin (12/12/2022).
Dengan berbagai tantangan yang saat ini masih hadapi dalam upaya penegakan HAM, pada 9 November tahun ini, Pemerintah Indonesia telah mendapatkan berbagai apresiasi dari masyarakat internasional dalam Sidang Universal Periodical Review di Jenewa, Swiss.
Salah satunya adalah komitmen Indonesia untuk tetap melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia hingga periode kelima. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM tetap berkomitmen melaksanakan berbagai program pemajuan HAM.
Dukungan terhadap pelaksanaan Penghormatan, Penegakan, Pemenuhan, Perlindungan dan Pemajuan HAM yang dilakukan oleh institusi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, tetap menjadi prioritas program pemajuan HAM.
“Komitmen inilah yang terus mendorong Kementerian Hukum dan HAM mengambil peran utamanya melalui ragam kebijakan dan program seperti Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM), Indeks Pembangunan HAM, Pelayanan Publik Berbasis HAM, PRISMA HAM, serta mekanisme pengaduan dan penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM supaya warga negara dapat merasakan secara langsung manfaat dari kebijakan dan program tersebut,” pesan Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan HAM.
Turut mendampingi wali kota, Kabag Hukum Setda Kota Lubuklinggau, M Yasin beserta jajaran dan Kabag Prokopim, Ongki Pranata. (Dharmawan)
