 |
| Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso memberikan mandat kepada Sumsel disela-sela penutupan Rapimnas II PERADI Pergerakan di Sentul Bogor beberapa waktu lalu |
PALEMBANG, SP - Ketua Presidium IPW (Indonesian Police Watch) Sugeng Teguh Santoso, SH memberi mandat kepada Sumsel melalui advokat sekaligus Kurator Palembang Ricky MZ, SH., CPL disela penutupan acara Rapimnas II PERADI Pergerakan Sentul Bogor, Kamis (10/11/2022) pekan lalu.
Ricky MZ, SH., CPL didampingi Riza Faisal Ismed, SH., CGL, Adv Aries Ravivan, SH, Adv Tezzy Jayansyah, SH mengatakan, mandat dari IPW dimaksudkan sebagai kontrol - pengawasan terhadap wewenang dan kerja Kepolisian daerah Sumatera Selatan khususnya di Palembang.
"Terlebih turunnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akhir-akhir ini akibat kasus hukum yang melibatkan personil anggota kepolisian, sebut saja kasus Irjen Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baiqul Wibowo, Kompol Chuk Putranto, dan AKP Irfan Widyanto (dugaan tindak pidana obstruction of justice), atau terkait kasus Irjen Teddy Minahasa dugaan peredaran gelap narkoba, atau kasus AKBP Dalizon dugaan penerimaan suap 10 miliar proyek PUPR Musi Banyuasin Sumsel," ujar Ricky, Sabtu (19/11/2022).
Dikatakan Ricky, mandat IPW ke Sumsel Palembang ini sebagai pejawantahan dari masyakarat berkeadilan guna kontrol pengawasan terhadap wewenang dan kerja Kepolisian, dan selain itu secara tidak langsung ini semangat agar segera terwujudnya lembaga Kepolisian yang presisi, pemeliharaan keamanan, ketertiban, pelindung dan pelayanan masyarakat, serta Penegakan Hukum.
Ditambahkannya, telah banyak pengaduan masyarakat ke kita PERADI Pergerakan Sumbagsel baik melalui Organisasi maupun yang masuk ke LBH.
"Ada pengaduan menyangkut penanganan perkara tingkat penyelidikan maupun penyidikan, proses hukum yang stagnan, SDM yang belum berpengalaman dalam hal perkara pidana yang bersifat khusus, bahkan ada pula terkait penyalahgunaan diskresi dan/atau restorativ justice, dan lain sebagainya," katanya.
Kedepan lanjut Ricky, karena mandat telah diberikan IPW untuk Sumsel, tahap awal kita akan buka posko (digital) pengaduan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan informasinya terkait kerja dan kewenangan kepolisian/polisi di wilayah hukum sumsel - palembang, atau selain itu dapat pula informasi dugaan transaksi perkara tingkat penyelidikan/penyidikan atau transaksi perkara (penanganan dan pengamanan), atau yang terkait bisnis gelap oknum dari kepolisian dan/atau afiliasi kerja dan kewenangannya (afiliasi gelap).
"Misalnya afiliasi gelap dengan tambang emas, batubara, sirtu, gas alam, atau yang bersinggungan dengan minyak kencingan, minyak mentah ilegal, CPO sawit dan limbahnya, atau yang terkait ilegal loging dan perambahan hutan negara, perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, bio karbon dan lain sebagainya. Atau yang berhubungan dengan backingan asset properti dan tanah sengketa oleh oknum polisi, atau informasi mengenai judi, atau terkait penyalahgunaan senjata api dan lain sebagainya," jelasnya..
"Sebagai penutup kita tidak akan menyikapi dan atau menindaklanjuti informasi dan pengaduan yang bersifat palsu, atau pengaduan dengan maksud tertentu (kriminalisasi), atau pengaduan yang bermuatan/bernuansa politis," pungkasnya. (Ariel)
