Dodi Reza Alex Noerdin (Foto : Istimewa)
PALEMBANG, SP - Mantan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, bersama Kadis PUPR Herman Mayori dan Kabid SDA/PPK Eddy Umari akan menghadapi vonis majelis hakim pada Selasa, (5/7/2022) mendatang dalam perkara penerimaan hadiah atau janji pengadaan barang dan jasa infrastruktur tahun anggaran 2021 di Pengadilan Tipikor Palembang.
Seperti diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Dodi Reza Alex Noerdin dengan hukuman pidana selama 10 tahun 7 bulan penjara dan mewajibkan mengembalikan uang pengganti sebesar Rp.2,9 miliar.
Jaksa KPK juga menuntut agar hak politik Dodi Reza dicabut selama lima tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok.
Akan tetapi dalam pledoinya, Dodi Reza tetap membantah bahwa uang sebesar Rp.1,5 M yang menurut KPK bersumber dari dana tidak jelas adalah milik ibunya untuk membayar jasa pengacara.
"Tuntutan 10 tahun sungguh kejam. Kalau memang uang haram, pasti akan saya sembunyikan dan tutup-tutupi. Tidak mungkin saya menyuruh ajudan saya untuk datang ke Gedung KPK dengan membawa uang tersebut," tegas Dodi saat membacakan pledoi pribadinya beberapa waktu lalu.
Menanggapi jelang vonis tersebut, Pengamat Pertanian dan Perkebunan Indonesia, Purwanto S.Wirutomo, memuji langkah dan program Dodi Reza saat memimpin Kabupaten Musi Banyuasin.
Purwanto menilai, selama ini Dodi Reza memiliki banyak program yang pro masyarakat. Menurutnya, salah satu programnya pertama di Indonesia yang melakukan percontohan implementasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Program tersebut dikatakannya, adalah inisiasi Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA pada Oktober 2017 lalu, di lahan seluas 4.446 hektare yang dilaunching secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.
"Mengenai PSR adalah program pertama kali bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari peran Dodi Reza selaku kepala daerah yang berani memberikan garansi terhadap syarat belum dipenuhi petani. Antara lain mengenai opteker, ketika itu hutani kesulitan maka pemda berani bertanggung jawab untuk jadi opteker," jelasnya, Jumat (1/7/2022).
Selain itu lanjut Purwanto, Bupati Dodi Reza juga berani menyelasaikan permasalahan tanah yang bisa dipenuhi berdasarkan kebijakan Pemkab Muba.
"Tapi untuk sekarang ini, ketika harga turun harga pupuk naik, petani kesulitan memenuhi syarat administrasi PSR," ujar Purwanto.
Masih dikatakannya, hilirisasi sawit yang bekerjasama antara BPKD PKS dan ITB sangat baik karena telah menghasilkan bensin sawit, avtur dan bio diesel.
"Hal ini merupakan langkah yang sangat visioner ke depan, bukan hanya untuk Indoensia saja tetapi juga seluruh dunia. Dimana hal ini jawaban terhadap kampanye hitam yang dilakukan oleh negara-negara eropa. Replanting sawit bisa dilaksanakan karena Bupatinya kuatnya keinginan petani sawit sejahtera," tuturnya.
Bahkan menurut Purwanto, Menteri Pertanian, Dr Syahrul Yasin Limpo SH MSi MH memuji program unggulan dari Kabupaten Muba tersebut.
Mentan mengatakan, apa yang sudah di inisiasi Kabupaten Musi Banyuasin dapat ditiru secara serius oleh daerah lain dengan mayoritas penghidupan masyarakatnya berbasis perkebunan kelapa sawit.
"Yang sudah dilakukan di Muba ini tentu harus terus disupport dan Kementerian Pertanian berharap keberhasilan ini dapat ditukarkan ke daerah-daerah lain yang berpenghasilan dari perkebunan kelapa sawit. Hal itu dikatakan Mentan, saat menerima Audensi Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Noerdin, di Kantor Kementerian Pertanian RI Gedung A Lantai 2 Jalan Harsono RM Jakarta Selatan, Kamis (28/1/2021) lalu," paparnya. (Ariel)
