Sidang lanjutan dugaan suap fee proyek di Dinas PUPR Muba (Foto : Ariel/SP)
PALEMBANG, SP - Sidang lanjutan pembuktian perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji pengadaan barang dan jasa infrastruktur tahun anggaran 2021 pada Dinas PUPR Musi Banyuasin yang menjerat tiga terdakwa yakni, Bupati nonaktif Dodi Reza Alex Noerdin, Kadis PUPR Herman Mayori dan Kabid SDA/PPK Eddy Umari, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi kembali digelar di Pengadilan Tipikor Palembang, Rabu (6/4/2022).
Dihadapan majelis hakim yang diketuai Yoserizal SH MH, tim Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan delapan orang saksi.
Dari delapan saksi itu tiga diantaranya dari Dinas PUPR yakni, Rudianto, Nelly Kurniati dan Arwin.
Sedangkan lima saksi lagi adalah terpidana dalam kasus yang sama Dirut PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy beserta empat stafnya Wahyu Presetianto, Saskia Arantika dan Santi Asiana.
Jaksa KPK membagi dua sesi untuk pemeriksaan saksi, adapun sesi pertama yang menjadi saksi tiga dari dari Dinas PUPR.
Sementara untuk saksi Suhandy akan didengarkan keterangannya pada sesi kedua.
Dalam keterangannya dipersidangan saksi Rudianto mengaku turut serta menerima fee proyek sebesar Rp.100 juta. Namun, dia mengatakan 40 juta sudah dikembalikan ke Rekening KPK sementara sisa 60 juta digunakan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) lebaran.
"Saya turut merima fee proyek sebesar Rp.100 juta, sudah saya dikembalikan 40 juta dan sisa 60 juta untuk THR," ujar Rudi.
Sementara itu saksi Nelly Kurniati selaku PPK di Dinas PUPR Muba juga mengakui ikut menerima fee sebesar Rp.371 juta dari kegiatan proyek tahun 2021.
"Saya juga menerima fee 1 hingga 2 persen, yang jumlah nominalnya sebesar Rp. 371 juta dari paket pekerjaan tahun 2021 pada saat saya menjadi PPK. Namun, sudah saya kembalikan 180 juta sisanya kami gunakan untuk operasional," ujarnya dihadapan majelis hakim saat dicecar Jaksa KPK.
Dikesempatan yang sama saksi Arwin juga mengatakan, dirinya ikut turut serta menerima fee proyek sebesar Rp.124 juta.
"Saya juga menerima uang fee proyek sebesar Rp.124 juta dan sudah saya kembalikan 39 juta sementara sisanya digunakan untuk THR," ungkapnya.
Selain itu Arwin mengungkapkan, dia pernah diperintahkan oleh Kepala Dinas PUPR Herman Mayori untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan calon pemenang proyek.
"Selaku Kabid, kami diminta oleh Kepala Dinas PUPR Herman Mayori untuk mengumpulkan uang fee dari paket proyek yang dimenangkan oleh pihak ketiga," ujar saksi Arwin dalam sidang.
Saat scorsing sidang JPU KPK, Taufiq Ibnugroho membenarkan, bahwa diantara saksi yang dihadirkan turut serta menerima fee proyek tidak hanya dari terpidana Suhandy, melainkan dari sejumlah kontraktor lainnya.
"Fee proyek yang dikumpulkan oleh para Kabid pada bidangnya masing-masing, tidak hanya dari terpidana Suhandy saja, melainkan ada banyak juga dari kontraktor pemenang proyek di Muba yang turut memberikan fee proyek yang mereka dapatkan," ujarnya. (Ariel)
