Ada 162 penyandang disabilitas di Balai Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Budi Perkasa, Jalan Sosial ini belum memiliki administrasi kependudukan yang lengkap. Ada yang tidak memiliki e-KTP, Akte Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) juga Kartu Keluarga (KK).
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang Dewi Isnaini mengatakan, untuk proses administrasi, Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi salah satu syarat. Hal ini selalu menjadi kendala saat tidak memiliki e-KTP.
"Ada 162 orang yang belum lengkap, ada tidak punya e-KTP, KK. Kita mulai melakukan jemput bola seperti ke Lembaga Pemasyarakatan," katanya.
Dewi memastikan jika saat ini ketersediaan blanko e-KTP mencukupi. Belum lama ini Diadukcapil mendapatkan stok 36 ribu blanko dan lama waktu pembuatan e-KTP selama empat hari kerja. "98,6 persen warga Palembang sudah melakukan perekaman e-KTP kita prioritaskan yang belum memiliki e-KTP," katanya.
Sementara itu, Kepala BRSPDF Budi Perkasa, Iwan Nurcandra mengatakan, jika selama ini para disabilitas mengalami hambatan untuk memiliki identitas kependudukan. Sementara, saat ini semua bantuan sosial menjadikan data terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) yang sumbernya berasal dari Nomor Induk Kependudukan (NIK).
"Tahun lalu baru 1.500 penyandang Disabilitas di Sumsel yang menerima bantuan. Mereka akan kembali dimasukan sebagai keberlanjutan program untuk menerima bantuan. Selain itu, target kami tahun ini menjangkau 2.275 penyandang Disabilitas agar juga bisa menerima bantuan, namun semua tentu harus memiliki NIK," katanya. (Ara).
