 |
| Ilustrasi guru mengajari di dalam kelas. (foto:net) |
"Dari SD dan SMP membutuhkan 4-5 ribu guru, sedangkan yang ada (guru) hanya 2 ribu di Palembang. Sejak setahun terakhir terus meningkat, tinggak menunggu bom waktu saja," ujarnya, Selasa (28/7/2020).
Setiap hari, kata Zulinto, dirinya pasti menandatangani surat-surat pengajuan pensiun dari kabupaten maupun kota di bawah tanggung jawab Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatra Selatan (PGRI Sumsel). Maka itu, pihaknya mendesak kesejahteraan honor guru ke pemerintah pusat.
"Terutama yang di daerah, mereka (guru) mengabdi lama tapi kenapa tidak ada perhatian. Hal ini yang membuat potensi menjadi guru kurang diminati. Saat ini kami sedang mendata valid (kekurangan guru) yang nanti akan dikoordinasikan ke Pemkot dan kami tulis surat ke Kemendikbud," kata dia.
Zulinto menerangkan, dalam pengajuan surat tersebut, pihaknya bakal meminta permohonan mengenai pengangkatan guru honorer, kesejahteraan pendapatan guru serta percepatan kepengurusan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) guru.
"Kami akan menyampaikan surat kepada menteri, dengan usulan langkah baru memohon agar 60 persen guru honorer yang ada diangkat (ASN) dan 40 persennya lagi dari hasil tes," terang dia.
Sebab khusus di Palembang saja, kebutuhan guru yang paling banyak dicari untuk tingkat SD dan SMP adalah guru pelajaran pendidikan olahraga, kesenian serta guru lulusan pendidikan bimbingan konseling atau guru BK.
"Bukan hanya kekurangan SDM pengajar, kondisi sekarang bagi guru yang ingin menjadi kepala sekolah prosesnya lamban. Karena pemerintah menyulitkan seleksi dengan diklat yang harus memiliki NUPTK," ungkapnya.
Sementara, proses kepengurusan NUPTK guru membutuhkan waktu panjang dari surat keputusan pemerintah kota dan penyeleksian diklat yang bukan di bawah tanggung jawab kabupaten/kota masing-masing, melainkan langsung dari pusat.
Zulinto berharap ke depan tidak ada lagi kesenjangan antar guru terutama bagi mereka yang masih berstatus honorer. Sebab kesejahteraan menjadi poin penting kemarjinalan dunia pendidikan.
Saat ini, pihaknya mengupayakan bantuan terhadap guru honorer dengan memberikan biaya dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang ditetapkan maksimal 50 persen penyaluran.
"Sekarang baru 25-30 persen yang diberikan ke honorer dari jumlah BOS keseluruhan belum mencapai 50 persen," tandas dia. (Kar)
