 |
PALEMBANG, SP - Sebanyak 13 daerah di Sumsel yang ditunda transfer Dana Alokasi Umum, (DAU), dari pemerintah pusat, yakni, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Musi Rawas (Mura) , Muaraenim, Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Komering Ulu (OKU), Prabumulih, Lubuk Linggau, Banyuasin, Ogan Ilir (OI), OKU Selatan, Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) dan Muratara. Sementara, 5 daerah kabupaten/ kota di Sumsel yang tidak mengalami penundaan transfer DAU nya yaitu, Kota Pagar Alam, Kota Palembang Kabupaten Lahat, OKU Timur dan Kabupaten Empat Lawang.
Demikian disampaikan, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Selatan (Sumsel), Nunik Handayani, Selasa, (2/6).
Menurutnya, dalam KMK No 10/KM.7/2020 dijelaskan, bahwa apabila pemerintah daerah telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD 2020 secara lengkap dan benar dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kondisi perkembangan penyebaran covid-19 di daerah, maka sanksi penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum, (DAU), atau Dana Bagi Hasil baru akan dicabut.
“Semua tergantung pada komitmen dan keseriusan pemerintah daerah masing masing dalam upaya penanggulangan dan pencegahan pandemi covid-19", ujarnya.
Diketahui, Menteri Keuangan telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk surat keputusan (KMK) Keputusan Menteri Keuangan No 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan atau Dana Bagi Hasil terhadap pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Selain itu juga telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ & Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan PMK No.35/PMK.07/2020.(dor)
