 |
| Peserta Rapat Paripurna Sedang Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Jelang Pelaksanaan Rapat Paripurna dengan Agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi di DPRD Muba |
MUBA, SP - DPRD Muba menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan II Rapat ke-12 dalam rangka pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Muba terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Muba TA 2019 dan 2 Raperda Muba TA 2020, Selasa (28/4/2020).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Jon Kenedi SIP MSi, didampingi Wakil Ketua Irwin Zulyani SH, serta dihadiri Anggota DPRD, Wakil Bupati Muba Beni Hernedi, Sekretaris Daerah Muba, Asisten Setda Muba dan Perangkat Daerah Muba.
Beberapa Fraksi memberikan tanggapan atas penjelasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Muba TA 2019 dan 2 (dua) Raperda Muba TA 2020.
Diantaranya, Fraksi Golkar dengan Juru Bicara Muhammad Isa menyampaikan bahwa Pelaksanaan APBD Kabupaten Muba sudah sangat baik dan bangga terhadap Pemerintah Muba yang telah menyelesaikan laporan tepat waktu sehingga menerima laporan hasil pemeriksaan tercepat se-Indonesia yang telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI. "Semoga kedepan pencapaian dalam penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Daerah Muba dapat dipertahankan,' jelasnya.
Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan dengan Juru Bicara Sodingun SH dalam kesempatan itu juga mengapresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Muba dalam penyerahan laporan keuangan yang tercepat se-Indonesia yang sebelumnya terlebih dahulu telah di audit oleh BPK-RI, "Keberhasilan ini merupakan kerja keras dari semua pihak antara eksekutif dan legislatif, diharapkan kedepan dalam sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar lebih ditingkatkan lagi dan evaluasi terkait aspek APBD Muba yang akan datang," jelasnya.
Fraksi Gerindra dengan Juru Bicara Edi Hariyanto juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah yang telah menjadi daerah tercepat se-Indonesia yang sudah ke-3 kalinya mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Penyusunan Laporan Keuangan harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Aspek Pendapatan harus ditingkatkan lagi, harus menpunyai terobosan agar Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan, Penganggaran Pegawai perlu dicermati lagi dan mengevaluasi BUMD agar lebih mandiri. Fraksi Gerindra DPRD sangat mendukung rencana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Muba dalam memutus mata rantai Wabah Virus Covid-19 karena akibat dari Virus ini berdampak pada perekonomian masyarakat, diharapkan bantuan ini bukan hanya bantuan langsung tunai tapi juga bantuan sembako lainnya yang dibagikan secara merata kepada masyarakat.
Pihaknya berharap, dalam 1 bulan kedepan agar dapat melakukan terobosan untuk mendeteksi seluruh masyarakat di Kab. Muba sehingga dapat mengetahui bahwa masyarakat yang tidak terdampak virus ini dapat menjalani aktivitas seperti biasanya serta memperketat pintu masuk dan keluar kabupaten.
Senada juga dikatakan Iwan Aldes S.Sos MSi selaku juru bicara Fraksi PKS atas kinerja Kabupaten Muba atas penyusunan Laporan tercepat se-Indonesia yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI, semoga WTP TA 2020 dan yang akan datang dapat dipertahankan.
Fraksi PKS juga memberikan saran, meliputi banyak keluhan masyarakat terkait jalan yang kembali mengalami kerusakan, fasilitas penerangan jalan yang mengganggu lalu lintas, adanya keluhan masyarakat terhadap tagihan listrik yang mengalami kenaikan pada Bulan April, semakin menyempitnya parit yang berdampak pada kebanjiran dan berdampak pada Masa Panen sawah masyarakat dan diharapkan APBD TA 2020 akan disalurkan untuk bantuan penanganan Wabah Virus Covid-19.
Penanganan Infrastutur, pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan lainnya agar diprioritaskan. Kepada Pemerintah Daerah Muba agar dapat menunda pembayaran hutang pokok dan bunga pada Bank PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sehingga Pemerintah Kabupaten Muba mempunyai ruang untuk merealokasikan Jaringan Pengaman Sosial bagi masyarakat yang terdampak Pandemi Virus Covid-19. (ch@)
Rapat dipimpin Wakil Ketua Jon Kenedi SIP MSi, didampingi Wakil Ketua Irwin Zulyani SH, serta dihadiri Anggota DPRD, Wakil Bupati Muba Beni Hernedi, Sekretaris Daerah Muba, Asisten Setda Muba dan Perangkat Daerah Muba.
Beberapa Fraksi memberikan tanggapan atas penjelasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Muba TA 2019 dan 2 (dua) Raperda Muba TA 2020.
Diantaranya, Fraksi Golkar dengan Juru Bicara Muhammad Isa menyampaikan bahwa Pelaksanaan APBD Kabupaten Muba sudah sangat baik dan bangga terhadap Pemerintah Muba yang telah menyelesaikan laporan tepat waktu sehingga menerima laporan hasil pemeriksaan tercepat se-Indonesia yang telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI. "Semoga kedepan pencapaian dalam penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Daerah Muba dapat dipertahankan,' jelasnya.
Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan dengan Juru Bicara Sodingun SH dalam kesempatan itu juga mengapresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Muba dalam penyerahan laporan keuangan yang tercepat se-Indonesia yang sebelumnya terlebih dahulu telah di audit oleh BPK-RI, "Keberhasilan ini merupakan kerja keras dari semua pihak antara eksekutif dan legislatif, diharapkan kedepan dalam sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar lebih ditingkatkan lagi dan evaluasi terkait aspek APBD Muba yang akan datang," jelasnya.
Fraksi Gerindra dengan Juru Bicara Edi Hariyanto juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah yang telah menjadi daerah tercepat se-Indonesia yang sudah ke-3 kalinya mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Penyusunan Laporan Keuangan harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Aspek Pendapatan harus ditingkatkan lagi, harus menpunyai terobosan agar Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan, Penganggaran Pegawai perlu dicermati lagi dan mengevaluasi BUMD agar lebih mandiri. Fraksi Gerindra DPRD sangat mendukung rencana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Muba dalam memutus mata rantai Wabah Virus Covid-19 karena akibat dari Virus ini berdampak pada perekonomian masyarakat, diharapkan bantuan ini bukan hanya bantuan langsung tunai tapi juga bantuan sembako lainnya yang dibagikan secara merata kepada masyarakat.
Pihaknya berharap, dalam 1 bulan kedepan agar dapat melakukan terobosan untuk mendeteksi seluruh masyarakat di Kab. Muba sehingga dapat mengetahui bahwa masyarakat yang tidak terdampak virus ini dapat menjalani aktivitas seperti biasanya serta memperketat pintu masuk dan keluar kabupaten.
Senada juga dikatakan Iwan Aldes S.Sos MSi selaku juru bicara Fraksi PKS atas kinerja Kabupaten Muba atas penyusunan Laporan tercepat se-Indonesia yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI, semoga WTP TA 2020 dan yang akan datang dapat dipertahankan.
Fraksi PKS juga memberikan saran, meliputi banyak keluhan masyarakat terkait jalan yang kembali mengalami kerusakan, fasilitas penerangan jalan yang mengganggu lalu lintas, adanya keluhan masyarakat terhadap tagihan listrik yang mengalami kenaikan pada Bulan April, semakin menyempitnya parit yang berdampak pada kebanjiran dan berdampak pada Masa Panen sawah masyarakat dan diharapkan APBD TA 2020 akan disalurkan untuk bantuan penanganan Wabah Virus Covid-19.
Penanganan Infrastutur, pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan lainnya agar diprioritaskan. Kepada Pemerintah Daerah Muba agar dapat menunda pembayaran hutang pokok dan bunga pada Bank PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sehingga Pemerintah Kabupaten Muba mempunyai ruang untuk merealokasikan Jaringan Pengaman Sosial bagi masyarakat yang terdampak Pandemi Virus Covid-19. (ch@)
