 |
| Ketua MMK Sumsel, Arifin Kalender Saat Berorasi Didepan Kantor BPK RI Perwakilan Sumsel. |
-BPK:Lengkapi Bukti dan Data
PALEMBANG, SP - Sejumlah massa mengatasnamakan Masyarakat Miskin Kota (MMK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mempertanyakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, (BPK) perwakilan Sumsel terkait proyek peningkatan Jalan Belitang-Sido Mulyo-Belitang Jaya Nusa Bakti dengan anggaran sekitar Rp 50 miliar, dan peningkatan Jalan Dabu Rejo-Batas Kabupaten OKU Timur dengan anggaran sekitar Rp 25 miliar dan peningkatan Jalan Kurungan Nyawa-Gumawang (DAK), dengan anggaran sekitar Rp 74 miliar. Aspirasi ini disampaikan massa yang didominasi ibu-ibu saat unjuk rasa di halaman kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel, Rabu (11/3).
Massa juga dalam orasinya mempertanyakan audit BPK terkait anggaran di Dinas PU Bina Marga (BM) dimana semua proyek jalan beton di kabupaten/kota terutama di Kabupaten Ogan Ilir (OI) dan Kabupaten OKU Timur yang nilai proyeknya diatas Rp10 miliar lebih bahkan ada yang mencapai Rp 70 miliar.
“Kami mempertanyakan hasil audit BPK terkait proyek peningkatan Jalan Belitang-Sido Mulyo-Belitang Jaya Nusa Bakti, peningkatan Jalan Dabu Rejo-Batas Kabupaten OKU Timur dan peningkatan Jalan Kurungan Nyawa-Gumawang (DAK), karena kami lihat hasil temuan audit BPK ada tahap awal dan tahap akhir,” kata Ketua MMK Sumsel Aripin Kalender, Rabu (11/3).
Dikatakannya, jangan sampai ada indikasi penyimpangan, misalnya, proyek A ada temuan harus mengembalikan Rp 18 miliar dan ternyata terindikasi hanya dikembalikan Rp 12 miliar.
“Kami minta audit ulang hasil temuan BPK tersebut, jangan ada indikasi kongkalingkong antara oknum BPK dan pemborong,” katanya.
Massa diterima Bagian Humas BPK RI Perwakilan Sumsel, Rita Diana dan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan massa MMK Sumsel.
“Kami minta laporan ini dilengkapi bukti dan data yang lengkap agar kami bisa tindaklanjuti,” katanya. (hmy)
