 |
| Itu untuk berita Data Kemiskinan tadi, Walikota Palembang Harnojoyo saat memberikan kata sambutan dalam Musrembang di Hotel Harper, Senin (16/3/2020). (foto/ist) |
PALEMBANG, SP – Pemerintah Kota Palembang bakal melakukan kajian ulang terhadap angkat kemiskinan Kota Palembang.
"Pertumbuhan Kota Palembang sudah di atas nasional, tetapi angka kemiskinannya tinggi. Kita akan kaji lagi data kemiskinan ini. Bukan berarti kami tidak percaya data," kata Walikota Palembang Harnojoyo usai menghadiri musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palembang 2021 di Hotel Harper, Senin (16/3/2020).
Dijelaskannya, kebijakan mengkaji ulang angka kemiskinan tersebut lantaran tidak sesuainya angka pertumbuhan ekonomi 5,94 persen dengan angka kemiskinan yang mencapai 10,90 persen.
Sementara itu, berdasarkan data, kemiskinan di Kota Palembang 2019 turun 0,05 persen, dari 10,95 tahun 2018 menjadi 10,90 tahun 2019. Secara rata-rata dalam lima tahun terakhir 2014-2018 jumlah penduduk miskin sebesar 192.216 orang dan pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin sebesar 180.670 orang.
Menurut Harno, setelah upaya evaluasi data kemiskinan tersebut dan angka kemiskinan tinggi, maka data kemiskinan selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
“kita sudah banyak melakukan upaya untuk merentas kemiskinan, seperti memberikan bantuan modal usaha tanpa bunga. Termasuk subsidi Trans Musi merupakan percepatan pembangunan agar perputaran uang lebih cepat," katanya.
Beberapa waktu lalu, ungkap Harno, rapat umum pemegang saham Bank Sumsel-Babel di Batam. Dari rapat tersebut OJK menyampaikan, jika dana pihak ketiga perbankan di Sumsel ini lebih besar dari nasional.
Kemudian data kota Palembang pertumbuhan ekonomi melebihi provinsi, tetapi data kemiskinan satu digit diatas nasional.
"Ini kita lihat, apakah datanya yang salah, karena ini data dari kementerian. Makanya akan kita evaluasi dulu terkait dengan data," jelasnya.
Musrenbang sendiri digelar untuk membahas RKPD tahun 2021 agar pembangunan Kota Palembang dapat tepat sasaran. Musrenbang juga dilakukan untuk menjawab pertumbuhan ekonomi di kota Palembang.
"Seperti Sekanak Lambidaro, turap Sungai Musi, dan Jembatan Flayover Sekip. Jadi Insya Allah tahun ini akan segera kita laksanakan. Mudah-mudah dengan dilaksanakan musrenbang yang tepat waktu ini, sehingga program pembangunan selaras dengan program nasional," katanya.
Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, DR Ir Muhammad Hudori Mau mengatakan, pihaknya mengapresiasi atas hasil pertumbuhan ekonomi Palembang yang diatas rata-rata.Hanya yang perlu didorong adalah menekan angka kemiskinan.
"Kalau kemiskinan tinggi maka perlu dicari data, jika ia maka program yang akan diadakan harus diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan," katanya. (Ara)
"Pertumbuhan Kota Palembang sudah di atas nasional, tetapi angka kemiskinannya tinggi. Kita akan kaji lagi data kemiskinan ini. Bukan berarti kami tidak percaya data," kata Walikota Palembang Harnojoyo usai menghadiri musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palembang 2021 di Hotel Harper, Senin (16/3/2020).
Dijelaskannya, kebijakan mengkaji ulang angka kemiskinan tersebut lantaran tidak sesuainya angka pertumbuhan ekonomi 5,94 persen dengan angka kemiskinan yang mencapai 10,90 persen.
Sementara itu, berdasarkan data, kemiskinan di Kota Palembang 2019 turun 0,05 persen, dari 10,95 tahun 2018 menjadi 10,90 tahun 2019. Secara rata-rata dalam lima tahun terakhir 2014-2018 jumlah penduduk miskin sebesar 192.216 orang dan pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin sebesar 180.670 orang.
Menurut Harno, setelah upaya evaluasi data kemiskinan tersebut dan angka kemiskinan tinggi, maka data kemiskinan selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
“kita sudah banyak melakukan upaya untuk merentas kemiskinan, seperti memberikan bantuan modal usaha tanpa bunga. Termasuk subsidi Trans Musi merupakan percepatan pembangunan agar perputaran uang lebih cepat," katanya.
Beberapa waktu lalu, ungkap Harno, rapat umum pemegang saham Bank Sumsel-Babel di Batam. Dari rapat tersebut OJK menyampaikan, jika dana pihak ketiga perbankan di Sumsel ini lebih besar dari nasional.
Kemudian data kota Palembang pertumbuhan ekonomi melebihi provinsi, tetapi data kemiskinan satu digit diatas nasional.
"Ini kita lihat, apakah datanya yang salah, karena ini data dari kementerian. Makanya akan kita evaluasi dulu terkait dengan data," jelasnya.
Musrenbang sendiri digelar untuk membahas RKPD tahun 2021 agar pembangunan Kota Palembang dapat tepat sasaran. Musrenbang juga dilakukan untuk menjawab pertumbuhan ekonomi di kota Palembang.
"Seperti Sekanak Lambidaro, turap Sungai Musi, dan Jembatan Flayover Sekip. Jadi Insya Allah tahun ini akan segera kita laksanakan. Mudah-mudah dengan dilaksanakan musrenbang yang tepat waktu ini, sehingga program pembangunan selaras dengan program nasional," katanya.
Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, DR Ir Muhammad Hudori Mau mengatakan, pihaknya mengapresiasi atas hasil pertumbuhan ekonomi Palembang yang diatas rata-rata.Hanya yang perlu didorong adalah menekan angka kemiskinan.
"Kalau kemiskinan tinggi maka perlu dicari data, jika ia maka program yang akan diadakan harus diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan," katanya. (Ara)
