 |
BANYUASIN, SP - Meskipun di Kabupaten Banyuasin banyak berdiri perusahaan perkebunan baik Sawit dan Karet dengan jumlah lahan yang sangat luas, tapi sayangnya kesejahteraan masyarakat di sekitarnya belum terjamin. Itu disebabkan perusahaan perkebunan yang menyampingkan membangun lahan plasma untuk masyarakat.
Terbukti dari 64 perusahaan perkebunan sawit luas lahan inti 122.179,56 hektare terdapat 28 perusahaan yang terbangun plasma 31.360,53 hektare. Bahkan parahnya 13 perusahaan karet sampai saat ini belum ada yang menyediakan lahan plasma.
Hal itu dikatakan Kabid Perkebunan Alamsyah didampingi Kasi Produksi dan Usaha Perkebunan Sugito saat dijumpai awak media di ruang kerjanya, Selsa (04/02).
Ia menjelaskan perusahaan perkebunan yang berdiri terhitung 27 Februari 2009 kebawah tidak diwajibkan untuk membangun lahan plasma. Hal itu berdasarkan Permentan Nomor 98 tahun 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan.
Sebaliknya diatas tahun 2009 perusahan wajib bangun lahan plasma dengan syarat lahan disediakan oleh masyarakat. Alternatif lainya perusahaan diwajibkan meningkatkan ekonomi produktif masyarakat.
“Tapi kendalanya masyarakat yang ada lahan banyak menjual ke perusahaan perkebunan hingga jadi lahan inti. Oleh sebab itu, lahan plasma diperkebunan masih sedikit yang disediakan perusahaan,”ujar Alamsyah.
Padahal dilihat dari peraturan tersebut, sambung Alamsyah, semestinya perusahaan perkebunan bangun lahan plasma 20 persen paling sedikit dari jumlah lahan inti yang dikuasai.
Untuk perusahaan perkebunan karet yang belum sama sekali ada lokasi lahan plasma, ia prediksi kemungkinan berdiri dibawah tahun 2009 sehingga belum diwajibkan. “Kita tidak bisa memaksa karena lahan yang disediakan masyarakat untuk dijadikan lahan plasma hanya seluas itu,”bebernya.
Terpisah Ketua Relawan Jaya Bersatu Banyuasin Iswandi menegaskan jika peran perusahaan perkebunan sawit dalam meningkatkan ekonomi masyarakat disekitarnya belum tampak dan masih jauh dari kata sejahtera.
Itu dilihat dari kehidupan masyarakat saat ini banyak yang miskin dan belum sejahtera. Seharusnya tidak terjadi, perusahaan yang menguasai hasil bumi masyarakat harus juga ikut bertanggungjawab dan memikirkan nasib rakyat.
“Pemkab tidak boleh membiarkan hal ini, perusahaan yang tidak mau memikirkan nasib rakyat kecil harus ditindak. Jika tidak, angka kemiskinan di banyuasin terus bertambah,”tegasnya. (Adm)
