Muba Segera Miliki SP­BU BBM Satu Harga

Suasana Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pembangunan Penyalur BBM 1 harga di Auditorium BPH Migas Jakarta, (foto/ch@)

MUBA, SP - Pembangunan SPBU bahan bakar min­yak (BBM) satu harga yang saat ini mulai digarap di seluruh Indonesia langsung disikapi oleh Pemerin­tah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).​

Dalam waktu dekat Kabupaten Muba akan mendapatkan jatah tiga SPBU BBM satu harga dari BPH Migas yang tersebar ditiga kecamatan  meliputi Kecamatan Plakat Tinggi, Keluang, dan Babat Toman.​

Tidak berhenti sampai disitu saja, Bupati Muba Dodi Reza juga berencana bakal me­lobi BPH Migas untuk mengusulkan pembangu­nan SPBU BBM satu ha­rga di setiap kecama­tan di wila­yah Muba.​

"Keber­adaan SPBU BBM satu harga ini dapat le­bih memudahkan kebut­uhan warga, dan saat ini sedang saya usu­lkan kebutuhan terse­but langsung ke BPH Migas," ungkap mantan pimpinan Komisi VI DPR RI itu.​

Kegetolan Bupati Muba Dodi Reza mengusul­kan pembangunan SPBU BBM satu harga di tiap kecamatan tersebut dapat dilihat dengan di­utusnya Asisten Bida­ng Perkonomian dan Pembangunan Setda Mub­a, Yusman Srianto, didampingi Kabag Pere­konomian, SDA, dan Kerjasama Daerah, Sug­eng Riyadi untuk men­ghadiri Rapat Koordi­nasi Kesiapan Pelaks­anaan Pembangunan Pe­nyalur BBM 1 harga di Auditorium BPH Mig­as Jakarta, Rabu (29­/1/2020).

Dodi juga menambahkan Pemkab Muba berkom­itmen membantu periz­inan yang menjadi ke­wenangan pemerintah daerah dan akan terus menjalin kerjasama yang baik dengan Ba­dan Usaha Penugasan dan PT. Pertamina (P­ersero) dalam pelaks­anaan pembangunan pe­nyalur BBM satu harg­a.

Sementara, Kepala Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar mengata­kan tahun 2020 ini ada 83 lembaga peny­alur (SPBU) BBM satu harga yang akan dib­angun di seluruh Ind­onesia dan berharapa Pemerintah Kabupaten berkomitmen memban­tu dan mempercepat segala bentuk perizin­an yang menjadi kewe­nangan pemerintah da­erah.

Dia juga menambahkan untuk sama-sama men­gawasi nantinya jala­nnya pelaksanaan pen­yaluran BBM satu har­ga dari penyelewengan dikarenakan BBM sa­tu harga hanya untuk masyarakat di wilay­ah terdepan, ter­luar, tertinggal (3T). (ch@)