 |
| Anggota DPRD Kota Palembang, Ruspanda Karibullah, (foto/hmy) |
- Kinerja
Kabid Tata Bangunan Dipertanyakan
PALEMBANG, SP - Adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan,
(BPK) RI perwakilan Sumsel atas kekurangan jumlah penetapan retribusi terhadap
12 Wajib Retribusi, (WR) Izin Mendirikan Bangunan, (IMB), dengan jumlah
mencapai Rp 111.056.740.80, sehingga berdampak pada minim nya Pendapatan Asli
Daerah, (PAD) sektor retribusi IMB yang hanya terealiasi 37 persen dari target
yang diproyeksikan atau sekitar Rp 24.172.513.806 dari target Rp 65 miliar.
Membuat para wakil rakyat di DPRD Kota Palembang angkat bicara, ditemui,
diruang kerjanya. Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, H.M, Ali Sya’ban menilai
jika Dinas PUPR Kota Palembang tidak profesional dalam perhitungan retribusi
IMB karena semestinya perhitungannya sudah ada acuannya didalam Perwali Nomor
58 Tahun 2012 atau Perda Nomor 1 Tahun 2017 sehingga tidak salah lagi karena
hal ini sangat berdampak pada PAD Kota Palembang. Coba lihat PAD sektor
retribusi IMB sangat jauh persentasenya dari target yang sudah ditetapkan.
Separoh saja tidak sampai, politisi PDI Perjuangan ini juga mengimbau agar
instansi terkait secara internal untuk betul-betul mendeteksi persoalan
pencapaian PAD yang jauh dari target ini. “Kita lihat Kota Palembang begitu
banyak bangunan yang berdiri tapi PAD sangat jauh dari target dan hal ini
jangan sampai terulang kembali”, tegas Ali. Selasa, (07/1).
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palembang, Ruspanda
Karibullah juga mempertanyakan kinerja Kabid Tata Bangunan, mengingat pencapaian
PAD sektor retribusi IMB yang sangat jauh dari target, ini berarti, pihaknya
melihat ada persoalan dalam sektor ini sehingga dinas terkait harus memberi
keterangan secara detail ke legislatif atas adanya kekurangan penetapan
retribusi IMB tersebut. Belum lagi, kekurangan PAD ini sedikit kontra dengan
fakta banyaknya bangunan baru yang berdiri disudut-sudut di Kota Palembang.
“Kita pertanyakan kinerja dinas terkait karena pencapaian retribusi IMB sangat
tidak memenuhi target, padahal disudut-sudut kota banyak bangunan baru dan
perumahan non MBR yang berdiri”, katanya.(hmy)
