 |
MUBA, SP - Bupati Muba H Dodi Reza Alex mendatangkan Irjen Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dan Pimpinan Komis VII DPR RI, guna menggelar rapat koordinasi pengelolaan sumur tua di Muba, Rabu (8/1/2020) di Ruang Rapat Serasan Sekate.
Rakor yang juga diikuti Wakil Bupati Muba Beni Hernedi, Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Drs H Apriyadi MSi, Ketua DPRD Muba Sugondo, Kapolres Muba AKBP Yudhi Surya Markus Pinem SIk, Dandim 0401 Muba Letkol Arm Muh Saifuddin Khoiruzzamani SSos, Kajari Muba Suyanto SH MH, Pertamina Sumbagsel, para asisten, staf ahli Bupati, Direktur Petro Muba Yuliar, Kepala Perangkat Daerah Muba, dan Para Camat.
"Kami setiap hari selalu mendapatkan permasalahan dilapangan, karena banyaknya penambangan dan penyulingan liar. Tetapi juga aktifitas ini sudah menghidupi ribuan masyarakat. Untuk itu kami ingin mendapatkan solusi yang integral dan efektif, serta tidak menimbulkan konflik di masyarakat," jelas Dodi.
Pemerintah Kabupaten Muba sudah beberapa kali menggelar rapat dengan stakeholder terkait hingga membentuk tim pencegahan dan penertiban, kemudian sudah membuat maklumat bersama Polri dan TNI tentang pencegahan penambangan minyak ilegal.
"Kami juga memberdayakan perusahaan milik daerah (Petro Muba) yang telah bekerjasama dengan Pertamina dan koperasi serta kelompok masyarakat. Membangun storage minyak di Kecamatan Babat Toman," paparnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin mengucapkan apresiasi dan terimakasih atas kedatangan Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI.
"Kami mohon kedepan diberi aturan yang jelas terkait ilegal drilling di Muba ini, kalau sudah jelas bisa kami laksanakan dilapangan dengan segala konsekuensi. Selain itu tolong kami diaudit, baik itu BUMD maupun Perangkat Daerah terkait," imbuhnya.
Sementara, pimpinan Komis VII DPR RI H Alex Noerdin mengatakan rapat tersebut baru rapat yang pertama untuk mencarikan solusi terkait ilegal drilling di Muba.
"Kita Pemerintah tugasnya untuk mensejahterakan masyarakat, untuk itu aturan akan segera dikeluarkan yang berwenang, dan back up semuanya," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama Irjen Kementerian ESDM RI Prof Akhmad Syakhroza SE MAFIS PhD menyampaikan ingin bersungguh-sungguh menyelesaikan ilegal drilling, dengan semuanya harus diuntungkan dalam hal tersebut.
"Solusi akan segera dicari, Winwin Solution akan dikedepankan, Penyelesaian ini akan menjadi model atau contoh untuk daerah lain, setelah ini kita selesaikan juga yang di Jambi," ucap Akhmad. (ch@)
