 |
PALEMBANG, SP - Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumsel kawal petani dalam aksi demo dengan
tema Hari Tani Nasional 2019 Dan Hari
Pangan Sedunia di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel.
Ketua Wahana Lingkungan
Hidup Indonesia (WALHI) Sumsel, Hairul Sobri mengatakan, setiap tahun
permasalahan yang dialami petani adalah Krisis Agraria.
“Akar dari permasalahan
yang dihadapi petani tiap tahunnya adalah krisis agraria,” ujar Hairul kepada
Sumselpers saat melakukan jumpa pers di gedung DPR Sumsel, Rabu (16/10/2019).
Dijelaskan Hairul, empat tahun terakhir wilayah lahan pangan
milik petani selalu alami penyusutan, karena kekuasaan lahan yang sudah
diberikan pemerintah sangat timpang sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan
hidup.
“Rusaknya lingkungan
hidup, untuk kedepannya ancaman terhadap petani akan lebih serius lagi dalam 4
tahun terakhir ini wilayah lahan pangan milik petani sekitar 500 ribu hektar
terus berkurang dan mengalami penyusutan,” jelasnya.
Terkait kebijakan
pemerintah, kata Hairul, untuk perkebunan, perkebunan kelapa sawit, maupun
tambang sampai saat ini tidak melambangkan adanya keadilan.
“Perkebunan, perkebunan
kelapa sawit, maupun tambang sampai saat ini tidak melambangkan adanya
keadilan. Misalnya penguasaan lahan di Sumatera Selatan ada sekitar 6 juta
hektar dikuasai oleh korporasi,” ungkapnya.
Hairul juga
mengungkapkan, petani yang hadir saat ini adalah petani yang membutuhkan
perhatian serius dari pemerintah.
“Lahan mereka saat ini
terancam. Tidak ada upaya pencabutan izin, review izin terhadap perusahaan,
termasuk perusahaan pembakar lahan, terbukti bahwa kebijakan legislatif dan
eksekutif itu sangat jelas bukan berpihak kepetani kecil namun berpihak kepada
korporasi ataupun pemodal besar saja.” Tutupnya.
Tidak hanya berorasi,
namun juga ada beberapa poster yang dibawa massa.
“Lenget
mate pencarian kamek gara-gara diembek PT. BHP. (Rawang kamek dak di jual
belike) – (Dak katek-katek nego).”
“Segera
cabut izin PT.BHP dari tanah kami sekarang juga.”
RA Anita Noeringhati
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel, mengatakan, apa yang
diminta oleh WALHI sebagian sudah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) RI.
“Apa yang diminta oleh
walhi sudah sebagian kita sampaikan kepada DPR RI tentang RUU Pertanahan dan
RUU Binerba bahwa apa yang kita sampaikan itu sudah kita lakukan sebelum mereka
minta,” ujarnya kepada wartawan saat konferensi pers, Rabu (16/10/2019).
Anita mengungkap,
perselisihan antara petani dan beberapa perusahaan yang membuat permasalahan
membesar. Tetapi Anita selaku Ketua DPRD
akan mengajak duduk bersama dan akan diselesaikan dengan hukum.
“Permasalahan yang
lebih krusiel lagi adalah perselisihan antara petani dan beberapa perusahaan.
Ini harus kita ajak duduk bersama untuk melihat secara aspeknya, kita negara
hukum tentunya harus kita selesaikan dengan hukum jg, mana yang mempunyai hak
pastinya mereka mempunyai suatu hak yang dilindungi dengan aturan.” Tutupnya. (Cr3)
