 |
| (foto/ist) |
Bagaimana tidak, perasaan cemas pun bertambah terutama bagi tenaga honorer yang selama ini memiliki "bekingan" atau penanggungjawab tetapi sekarang ini tidak ada lagi. Tapi bagi tenaga honorer yang masih memiliki "bekingan" tidak ada perasaan cemas tersebut.
Salah seorang tenaga honorer DPRD Sumsel Selasa (08/10) yang tidak mau disebutkan namanya mengungkapkan, adanya isu perampingan sudah ada sejak pertengahan tahun 2019 lalu. Isu itu seiring dengan adanya perombakan struktur jabatan di DPRD Sumsel dan juga pergantian anggota DPRD Sumsel yang baru dilantik akhir September lalu
"Perampingan itu sudah biasa, jadi bukan lagi hal baru. Setiap ada pergantian pejabat struktur pasti ada tenaga honorer baru yang dibawa orang baru itu. Bahkan terkadang bawaan beberapa anggota dewan," ungkapnya.
Bahkan lanjutnya, sebelumnya sudah ada pengurangan, ada juga yg berubah status SK (surat keputusan). Misal, sebelumnya SK penjaga malam berubah menjadi kegiatan atau radio.
"Akhir tahun lalu sudah ada perubahan itu, bahkan ada yang sudah diberhentikan. Tidak lama adanya pemberhentian itu, eh ada yang baru masuk. Bahkan pada pertengahan tahun kemarin pun ada yang baru masuk dan itu ternyata bawaan pejabat," ujarnya.
Ia pun tidak mempermasalahkan adanya perampingan tenaga honorer tersebut, asalkan memang sesuai dengan kebutuhan. Pengurangan yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang ada, bukan karena ada atau tidaknya "bekingan" baik pejabat maupun anggota DPRD Sumsel.
"Ya silahkan dikurangi tapi sesuai dengan kinerja selama ini. Jangan pengurangan dikarenakan hal lain, apalagi karena adanya "bekingan" atau karena akan memasukkan tenaga honorer lain," pintanya.
Menanggapi hal ini, Sekretaris DPRD Sumsel Ramadhan S Basyeban yang dimintai konfirmasinya membenarkan adanya pengurangan tenaga honorer di DPRD Sumsel. Pengurangan dilakukan dikarenakan alasan tunjangan intensif bagi tenaga honorer.
"Tenaga honorer itukan disesuaikan dengan kebutuhan. Berapa sebenarnya kebutuhan yang dibutuhkan ? Kalau menurut aturan, tidak boleh lagi adanya penambahan tenaga honorer ini. Makanya ke depan akan kita evaluasi sesuai kinerja mereka, siapa yang malas ya harus rela untuk digeser atau diberhentikan," jelasnya.
Ditambahkan Ramadhan, dirinya pun telah meminta kepada bawahannya yang ada disetiap bagian untuk menghitung kebutuhan tenaga honorer sesungguhnya. Selain itu, agar dilakukan evaluasi kinerja setiap honorer yang ada.
"Kita main "fair" saja, kalau memang pemalas jadi kenapa harus dipertahankan. Saya sudah meminta kepada setiap kepala bagian agar evaluasi benar-benar dilakukan atas dasar kinerja bukan berdasarkan bekingan," ujarnya.
Ketika ditanya adanya penambahan tenaga honorer dipertengahan tahun lalu, Ramadhan pun membenarkan hal tersebut. Namun, ia menegaskan untuk penambahan yang baru belum bisa ia setujui.
"Untuk saat ini, yang baru tersebut tidak saya tandatangani. Saya pun tidak tahu berapa jumlah honorer yang baru karena tidak saya tandatangani. Jadi saya tidak bertanggungjawab mengenai gaji mereka," tegas Ramadhan. (Fly)
