 |
MUBA, SP - Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Drs H Apriyadi MSi meminta seluruh Perangkat Daerah (PD) di Muba untuk memaksimalkan pengawasan paket program pengerjaan. Berikan sanksi tegas kepada rekanan atau kontraktor yang bekerja tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan.
"Saya minta Kepala PD jangan hanya terima laporan, harus turun ke lapangan. Cek ke lokasi, pastikan pengerjaan selesai tepat waktu dan sudah sesuai," tegasnya saat rapat koordinasi evaluasi dan pengendalian oelaksanaan kegiatan lembangunan untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2019, (17/10/19).
Menurutnya, Organisasi Perangkat Daerah harus melakukan monitoring di lapangan, apakah hasil pekerjaan sudah memuaskan atau belum, perhatikan kualitas, representatif, serta tenaga kerja dan administratif yang kurang lengkap. Terutama kepala Perangkat Daerah, harus memberi teguran terhadap kontraktor yang kualitas pekerjaan kurang baik dan tidak sesuai dengan prosedur, bila perlu kedepan tidak diperbolehkan mengikuti tender kembali.
"Tujuan kita mencari kontraktor yang berkualitas dan bertanggung jawab, karena sesuai aturan mereka sudah diberikan keuntungan, dari pajak dan lainnya sudah kita perhitungkan untung. Maka semakin cepat mereka menyelesaikan pekerjaan, tentu profit mereka akan lebih baik, "ujar Sekda.
Apriyadi juga mengatakan bahwa pengalaman di lapangan untuk pembangunan jalan yang jauh dari lokasi banyak dikerjakan sembrono alias asal jadi. "Maka dari itu tolong di cek dan benar-benar dipantau. Kalau memang pihak dinas terkait tidak mampu, maka bisa menggunakan konsultan, misalkan personil terbatas," imbuhnya.
Untuk APBD 2019, komitmen tetap seperti diawal, dirinya mengingatkan, pertama masih memberikan batasan waktu untuk terakhir kali mencairkan uang di tanggal 21 Desember, di atas tanggal tersebut masih mekanisme lama harus persetujuan Bupati terlebih dahulu, "maka dari sekarang cepatlah dikejar agar bisa ditagih," pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Bappeda Kabupaten Muba Ir Zulfakar memaparkan Top 5 realisasi fisik di Tahun Anggaran 2019, diantaranya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Perikanan.
Dan Top 5 penyerapan keuangan yaitu Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Koperasi, Inspektorat dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (ch@)
