 |
| Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PW IPNU) Arip Farawita (foto/lan) |
PALEMBANG, SP - Baru-baru ini, Mahasiswa Indonesia di beberapa daerah melakukan Unjuk Rasa guna menolak RUU KPK dan RKUHP di depan Gedung DPRD masing - masing. Begitu juga Mahasiswa di Kota Palembang juga turut melakukan aksi pada hari Selasa (24/9).
Selain mahasiswa, di Ibu Kota RI pun para pelajar Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) juga turun kejalanan ikut bersuara dan berunjuk rasa menyerukan tuntutan yang sama. Bahkan hari ini, Kamis (26/9), Kepolisian Resort Palembang (Polres) menjaring puluhan siswa yang diduga akan melakukan aksi unjuk rasa.
Hal ini menjadi perhatian banyak pihak yang merasa heran kenapa para pelajar yang notabenya belum banyak memahami apa yang menjadi tuntutan mereka. Apakah ada yang mengajak pelajar ini untuk ikut menyerukan aksi.
Salah satunya ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PW IPNU) Arip Farawita ikut mengomentari ikutnya Pelajar malakukan Unjuk Rasa. Menurutnya, dari pandangan PW IPNU Sumatera Selatan ada hal pembiaran dari pihak sekolah maupun dinas terkait terhadap pelajar yang melakukan aksi tersebut, yang berujung pada anarkisme. "Seorang pelajar SMA STM dan sederajat lainnya, mana mungkin terjadi turun kejalan sehingga berujung pada perusakan pasilitas jika tidak ada yang memprovokasi memberi arahan sehingga bekhir anarkis," terang Arif ketika di Hubungi Via WA.
Lanjut Arip, Ikutnya pelajar melakukan unjuk rasa Ini jelas menjadi catatan penting bagi dunia pendidikan. Terutama menteri Pendidikan serta dinas Pendidikan, untuk mencari dalang siapa sang provokatif di balik aksi tersebut. "Kemarin ketika Tanggal 24 September 2019 Aksi di kontor DPRD Provinsi Sumsel ada pelajar SMA juga yang terlibat walaupun tidak ikutan anarkis. Apakah ini memang bentuk pembiaran juga dari pihak sekolah dan dinas pendidikan provinsi Sumsel," terangnya.
"Jika memang ini juga sebuah pembiaran makan jelas dinas pendidikan provinsi Sumsel perlu kita evaluasi bersama dengan kinerjanya," tegas Arip.
Tambah Arip, dirinya sebagai Pengurus Wilayah IPNU Sumsel, meminta kepada Dinas pendidikan provinsi Sumsel dan kepala kanwil kementerian agama provinsi Sumsel agar menerbitkan surat edaran kepada sekolah baik yang di bawah wewenang kementerian agama provinsi Sumsel maupun dinas pendidikan provinsi Sumsel. Agar bisa memberikan pemahaman yang lurus terhadap para pelajar di sekolahnya. "Bukan malah sebaliknya menjadi provokatif sehingga kerusuhan pelajar yang terjadi di Jakarta kemaren tidak terjadi di provinsi Sumsel tercinta ini. Kita sebagai masyarakat Sumatera Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya, perlu memperhatikan permasalahan hari ini dengan cermat dan secara saksama," tukasnya. (Lan)
