 |
PALEMBANG, SP - Agar terciptanya sinergitas antar institusi baik pemerintah maupun masyarakat umum guna mewujudkan kinerja yang lebih baik, Kanwil Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Timur (Sumbagtim) menggelar Pencanangan Zona Intergritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/WBBM. Rabu (18/9) di kantor Dirjen DJBC Jalan R.Sukamto Palembang.
Acara yang turut dihadiri pula oleh utusan dari Pemprov Sumsel, Bambang Irawan,SE,MM,CA, perwakilan Kejati Sumsel, perwakilan Pangdam 2/Swj dan perwakilan Kapolda Sumsel. Bertujuan agar terjalin sinergitas antar institusi yang berkaitan dengan hukum kepabeanan, baik itu Pemerintah Provinsi serta institusi lembaga-lembaga lainya.
Dalam sambutannya Plt. Kakanwil DJBC Sumbagtim Dwijo Mulyono mengharapkan dengan adanya Pencanangan Zona integritas tersebut agar sekiranya bukan sebatas acara demi mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/WBBM jangan menjadikan hanya sebatas acara seremonial belaka saja taoi memang harus benar-benar disikapi dan dijadikan perilaku keseharian.
"Dalam hal ini tentunya menginginkan selurruh pegawai dapat bekerja secara profesional, serta mewajibkan seluruh pegawai untuk tidak terima apapun. Karena atas semua pekerjaan yang dilakukan itu telah dibayar oleh negara. Melalui pencanangan zona integritas ini langkah awal sekaligus penyadaran untuk mencari nafkah yang halal saja," imbuh Dwijo.
Dwijo oun menambahkan guna mendukung tercapaian zona integritas menuju WBK/WBBM ini telah dibentuk unit khusus yang menangani pengaduan dari masyarakat. "Apabila ada oknum yang terbukti bertindak di luar prosedur jangan takut dan silahkan laporkan saja. Jika terbukti bakal, maka akan kita tindak sesuai aturan yang berlaku," imbuhnya.
Kepala Perwakilan (Kaper) Ombudman RI Sumsel, M Adrian Agustiansyah,SH,M.Hum menyebut tiap tahun pihaknya menerima tak kurang dari 150-200 laporan dugaan pelanggaran dari oknum aparat pada institusi pemerintah.
"Dari jumlah itu terbanyak yang kami terima laporan masalah kinerja aparatur pemerintah daerah. Diantaranya masalah layanan kependudukan, perilaku pejabat di bidang pertanahan dan dari kepolisian," sebut Adrian. Khusus untuk bea cukai, sambung Adrian sejauh ini belum ada satupun pengaduan.(Fly)
