 |
MUBA, SP - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali duduk bersama dengan pihak kepolisian, TNI, SKK Migas Sumbagsel dan K3S, OPD terkait, para camat, Kementrian dan Instansi terkait, guna membahas aktivitas ilegal drealing yang marak di kabupaten Musi Banyuasin, (10/9/19).
Rapat tersebut membahas rencana aksi penanggulangan Ilegal Drealing di Kabupaten Musi Banyuasin provinsi Sumatera Selatan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Muba Dodi Reza Alex mengatakan persoalan ilegal drealing bukan hanya pada penegak hukum dan Pemda, termasuk juga SKK migas dan K3S, begitu juga dirjen Migas dan SDM.
Menurut Dodi Reza, guna mencari solusi pertama maklumat ini kita tuangkan, sosialisasi kepada masyarakat bahwa kegiatan ini dilarang oleh negara, karena ini sudah berulang kali dan terjadi belasan tahun.
"Saya minta dan intruksikan mulai dari kepala desa, bahwa ini melanggar hukum, namun kita sayangkan ada pasar yang menerima dan menampung kegiatan ini sehingga aktifitas ini terus berjalan. Maka dari itu mari kita cari solusinya," ujar Dodi.
Lebih lanjut Dodi menjelaskan, mengenai pasar ini ada rangkai distribusi dan jalur pengiriman, ada yang menerima dan ada yang mengirimkan, kita shock terapi paling tidak mereka tidak leluasa dalam beraktifitas seperti sekarang ini.
"Kita bentuk tim terpadu dan kita sosialisasi dari tingkat daerah dan tingkat nasional. Kalau kami diberikan kewenangan bisa kita lakukan, namun kewenangan tidak ada pada kami, oleh karena itu kita lakukan secara simultan dan terpadu, kita bentuk tim terpadu," imbuhnya.
Dian sulistiawan, Kepala departemen Operasi SKK Migas wilayah Sumbagsel mengatakan, pak bupati yang sudah mengeluarkan maklumat bahwa kegiatan ini adalah kegiatan ilegal dan ada sanksi yang harus dikenakan. "komitmen yang sangat baik sekali untuk kegiatan ini, untuk pengawasannya sejalan SKK Migas berperan serta dengan pemda dalam hal ini bekerjasama dalam penanggulangan, penutupan sumur yang dibuka oleh masyarakat," jelasnya.
Menurut Dian, pihaknya memiliki keahlian, keterampilan untuk menangani semua persoalan, solusi yang ditawarkan. Kemudian aspek lingkungan, kegiatan migas itu safety first yang diutamakan adalah keamanan bekerja.
Jika tidak profesional, menurutnya akan merusak lingkungan, karena kegiatan ilegal ini kurang memperhatikan hal-hal yang seperti ini. "harapan kami masyarakat juga sadar, lingkungan yang rusak akan berdampak kepada mereka sendiri," imbuhnya.
Sementara itu, Kapolres Muba AKBP Yudhi Surya Markus Pinem SIK saat dikonfirmasi koran ini mengatakan pihaknya mendukung kegiatan pihak Pemkab Muba untuk membentuk Tim Terpadu,
"Ya pasti kita mendukung dalam pembentukan Tim Terpadu," ungkapnya
Saat dikonfirmasi terkait pelaku ilegal drealing yang diamankan, pihaknya mengatakan proses hukum terus berlanjut, "Proses hukum berlanjut, ke depannya ya bakal kita antisipasi, kita lakukan pembinaan. Kalau mereka membandel kita lakukan penegakan hukum," pungkasnya.(ch@)
