 |
Ketua LSM IPSM H Welly Tegalega (foto/rb)
|
OKI, SP - Dari 340 desa yang tersebar di 18 Kecamatan, pemilihan kepala desa (Pilkades) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) diikuti 120 Calon Kepala Desa (Cakades) yang akan bersaing ketat untuk memperebutkan kursi orang nomor satu pedesaan. Berdasarkan jadwal, pemungutan suara serentak dilaksanakan tanggal 19 November 2019 mendatang.
Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (I-PSM) OKI, Welly Tegalega mengatakan, pesta demokrasi pilkades serentak merupakan sebuah sarana demokrasi tingkat desa untuk memilih calon pemimpin desa yang harus memiliki wawasan luas, berintegritas serta bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).
"Bertekad memajukan desa serta mewujudkan kesejahteraan warga, merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi seorang cakades," terangnya saat ditemui di Kayuagung, Selasa (10/9/2019)
Idealnya, selain memiliki jaringan kuat, seorang kades hendaknya memiliki visi dan misi dalam menjawab beberapa isu ditengah masyarakat, mulai dari persoalan kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan, pendidikan, lingkungan, hingga pengelolaan Bumdes.
"Terpenuhi proyeksi tersebut, tujuan mewujudkan desa maju dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, bukan hanya sekedar asal bicara," tegasnya.
Lebih jauh, Welly mengemukakan, tanpa arah kejelasan dalam mewujudkan visi-misi membangun desa, sementara itu, memperoleh kucuran dana melimpah, mendorong kades terjerumus dalam pusaran perilaku koruptif.
"Kucuran dana melimpah seharusnya untuk membangun desa, ternyata tidak berjalan baik lantaran keterbatasan kecakapan kades untuk memimpin desa itu sendiri. Bisa jadi kadesnya kebingungan sendiri, kan ?" terangnya.
Dirinya membeberkan, beberapa modus yang dilakukan oknum kades dalam menggerogoti kas desa berlangsung sistematis. Ia menyebutkan, selain korupsi sendiri, penyalahgunaan wewenang pun kerap dilakoni oknum tersebut,
"Bahkan sejak beberapa tahun lalu, ada oknum kades dengan sengaja mengabaikan perintah instansi pengawas atas hasil temuan korupsi yang dilakukannya," contohnya.
Welly tak menampik, ada beberapa kepala desa terlibat korupsi dana desa untuk kepentingan pribadi dalam rangka mengembalikan modal dalam pertarungan pilkades.
Ia berpendapat, persaingan politik uang diantara cakades tidak bisa dihindarkan. Salah satu cara pragmatis memperoleh dukungan suara calon dengan iming-iming sejumlah uang,
Dilanjutkannya, modal yang dikeluarkan untuk memenangi pertarungan pilkades terkadang tidak rasional dan tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima kepala desa saat menjabat,
"Oleh karena itu, dalam setiap kesempatan, kepala desa memainkan anggaran dana desa menjadi salah satu cara untuk mengembalikan modal besar yang dibelanjakan saat pilkades," bebernya.
Dituturkan dia, sebagai pemilik hak suara sah, dipastikan bebas intimidasi. Ia mengemukakan sejumlah solusi agar terhindar dari kekeliruan memilih cakades. Menurutnya, cakades harus mapan secara ekonomi, lalu jangan memilih calon kades bermasalah,
"Cakades petahana dapat dilihat dari hasil pembangunan selama ia menjabat, apakah pelayanan dan pembangunan desa sudah terpenuhi. Yang terpenting, tinggalkan cakades bermasalah, apalagi terindikasi terlibat korupsi," jelasnya
Salah satu cakades Pelimbangan, Subhan Ismail mengaku mengikuti tes tanpa beban. Bukan lantaran ia menyepelekan hal tersebut, namun lantaran sejumlah pengalamannya telah ia ikuti.
"Materi hampir serupa dengan tes caleg DPRD saat pilkada lalu. Soal yang diberikan juga relatif bisa dijawab. Kami terus akan mengikuti rangkaian tahapan selanjutnya hingga keluar hasilnya nanti," terangnya.
Kendati saat ini masih tercatat sebagai anggota DPRD OKI, ia mengaku mengikuti pilkades sebagai pengabdian dirinya selanjutnya di desa Pelimbangan, Cengal,
"Terlebih lagi, jika dikelola dengan baik, potensi desa yang ada dapat membawa kemajuan pada masyarakat setempat," tandasnya. (RB)
