 |
| Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Palembang, Agus Kelana (foto/net) |
PALEMBANG, SP - Dalam dua tahun terakhir pengentasan kawasan kumuh di Palembang baru menuntaskan 610 hektar lahan. Sementara seluruhnya ada 2.032 hektar.
Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Palembang, Agus Kelana mengatakan, pengentasan kawasan kumuh di Palembang diantaranya melalui program Kotaku dan NUSP sudah dilakukan sejak dua tahun lalu.
"Kawasan kumuh Palembang dari 58 titik dengan total luasan 2.032 hektar yang sudah ditangani ada 610 hektar, ini memang masih luas dan perlu adanya kerja sama semua pihak untuk mengentas kawasan kumuh ini," katanya usai membuka Rapat koordinasi percepatan pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) National Slum Upgrading Program (NSUP) di Hotel Aston, Selasa (3/9/2019).
Menurutnya, salah satu kendala belum tuntasnya kawasan kumuh ini lantaran anggaran yang terbatas. Kawasan yang paling banyak kumuh diantanya kawasan pinggiran sungai yang mana seharusnya tidak boleh sembarang membangun bangunan di kawasan itu.
"Keterbatasan anggaran, tahun ini dari program Kotaku Rp67 miliar untuk 48 kelurahan," katanya.
Sementara itu, Direktur pengembangan Kawasan Pemukiman Ditjen Cipta Karya Kementrian PUPR, Didiet Arief Akhdiat mengatakan, wilayah kumuh di Indonesia meningkatkan. Berdasarkan data 2014 ada sebanyak 38 ribu hektar wilayah kumuh didapatkan dari SK- SK Bupati dan Walikota yang disampaikan di pusat tahun 2014 lalu.
Namun setelah dilakukan upgrading maka luasan wilayah kumuh ini bertambah menjadi 87 ribu hektar. "Setelah dilakukan upgrading oleh Bupati Walikota saat ini luasan wilayah kumuh bertambah secara nasional. Inilah yang harus kita selesaikan apalagi tantangan di perkotaan sangat tinggi," katanya.
Ia mengatakan kalau tak diselesaikan dari sekarang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah. "Setiap tahun jumlah penduduk semakin meningkat termasuk penduduk yang tinggal di kota. Diperkirakan tahun 2025 68 persen populasi ini akan tinggal di perkotaan," bebernya.
Karena itu, perlu dilakukan penataan di kawasan perkotaan dengan tepat yang harus dilakukan. "Caranya tergangung kearifan lokal karena tak semua wilayah sama penanganannya," jelasnya.
Ia menyebutkan wilayah Jawa merupakan wilayah yang paling banyak daerah kumuhnya karena daerah perkotaan yang besar ada disana. "Saat ini capaian kerja kita ditahun 2019 8,815 hektar dan kalau secara keseluruhan total target 2015-2019 capaian 32,222. Ini artinya kekurangan 6000 an hektar lagi," katanya.
Ia mengatakan kendala selama ini yakni dana, masalah lahan sudah clean and clear dan lain sebagainya. "Kita berharap semua target pekerjaan ini dapat diselesaikan," ujarnya. (Ara).
