 |
| Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang, Agus Supriyanto (foto/net) |
PALEMBANG, SP - Tahun depan, Kota Palembang akan mendapatkan bantuan 10 unit bus untuk melayani sembilan rute feeder. Hal ini untuk menjadi angkutan penghubung (feeder) dari perumahan ke stasiun Light Rail Transit (LRT). Nantinya, tarif angkutan ini akan disubsidi oleh pemerintah pusat dan masyarakat hanya bayar Rp5000.
Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang, Agus Supriyanto mengatakan, bantuan bus ini di maksudkan untuk mendukung transportasi massal LRT. Bantuan bus dimungkinkan sekitar 10 unit untuk sembilan rute.
"Kita dapat bantuan ini sekarang lagi pengecekan konsultan, perhitungan dapat berapa dan berapa nilai subsidinya," katanya.
Palembang dipastikan menjadi salah satu daerah yang dapat gelontoran subsidi untuk transportasi massal baru berbasis bus atau disebut buy the service dari Kementrian Perhubungan. Selain itu ada Medan, Solo, Denpasar, Surabaya, dan Yogyakarta.
Agus mengatakan, untuk Palembang, bantuan ini di peruntukan sebagai tranportasi penghubung ke LRT. Karena nanti ini subsidi, maka dapatnya di tarif. "Nanti tarifnya yang dibantu pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenhub. Jadi nanti bus ini ada tidak ada penumpang SOP harus tetap jalan sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan," ujarnya.
Rute feeder tersebut yakni Asrama Haji - Talang Jambe, Asrama Haji - Kenten Laut (via Noerdin Panji), Pasar KM 5 - Talang Buruk - Soekarno Hatta, Pasar KM 5 - Sukabangun II - Terminal Sako, Plaju - Tegal Binangun - Jakabaring - 7 Ulu, Terminal Karya Jaya - Lingkar Selatan - Jakabaring 7 Ulu, Ampera - Lebak Keranji - Bukit Lama, RRI - Musi II, 7 Ulu - Perumahan OPI/TOP.
Direktur Operasional PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J), Antony Rais menambahkan, bantuan bus ini sudah didapatkan sebanyak 10 unit. "Ini bantuannya di tahun depan, tapi kita memang sudah diajak rapat," tambahnya.
Mengenai subsidi nanti tarifnya yang disubsidi. Jadi ini juga lagi diperhitungkan berapa jarak kilometernya. Sehingga nanti dapat perhitungan berapa nilainya. "Tapi ini di kita subsidi bukan berarti gratis, jadi tarifnya tetap subsidi tapi tetap sama dengan yang tarif dalam kota saat ini Rp5000," jelasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan, skema buy the service akan diuji di sejumlah daerah. Di dalam skema buy the service, penyediaan bus nantinya murni dilakukan oleh swasta, sehingga pemerintah pusat hanya membeli jasa operatornya saja. Sebagai kompensasi, pemerintah pusat akan memberikan subsidi demi membantu biaya operasional dan menjaga tarif angkutan bus tetap terjangkau.
Kemenhub sendiri mendapatkan jatah anggaran di RAPBN 2020 sebesar Rp42,7 triliun. Angka itu naik dari alokasi tahun ini yang hanya Rp41,4 triliun. (Ara)
