 |
| Walikota Palembang Harnojoyo (foto/net) |
PALEMBANG, SP - Integritas pelayanan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada akhir tahun ini akan dinilai oleh tim ahli internal dan 10 tim expert external dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Hal ini merupakan kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penilaian integritas ini menggunakan sistem CAT sehingga tidak bisa diketahui entry data yang dilakukan. engan demikian tingkat kerahasian juga terjaga.
Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan, Dishub, Dinkes, PUPR, BPPD, BPMPTSP dan ULP. Palembang sebagai barometer di Sumsel tidak boleh main-main dalam mengedepankan integritas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, dalam menciptakan iklim pelayanan publik yang baik, seluruh OPD harus bersungguh-sungguh melaksanakan tupoksinya pelayanannya. "Terkait data kami butuh BPS untuk perubahan lebih baik. Lewat data bisa dilakukan pembenahan, khususnya untuk memacu pertumbuhan ekonomi agar semakin meningkat," ujarnya.
Apalagi kaitan dengan integritas, maka seluruh OPD harus peduli dan mengedepankan integritas pelayanan. "Ini harus jadi perhatian Seluruh pegawai OPD harus mengutamakan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," pungkasnya.
Kepala BPS Kota Palembang, Taufik menjelaskan, Penilaian integritas bekerjasama dengan KPK. Survei Penilaian Integritas 2019 (SPI 2019) merupakan suatu survei kerjasama KPK dan BPS, yg untuk tingkat daerah diinisiasi oleh Inspektorat Kota Palembang dan BPS Kota Palembang.
Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan kondisi integritas dan capaian upaya pencegahan korupsi pada K/L/PD (OPD) yang menjadi target kegiatan pencegahan korupsi oleh KPK.
Tujuan mengindentifikasi prioritas area perbaikan yg rentan terhadap korupsi, sbg dasar perbaikan program pencegahan korupsi K/L /PD, kemudian Memberikan capaian upaya pencegahan korupsi dan aktivitas antikorupsi yg sdh dilakukan K/L/PD.
"Mendorong peran serta masyarakat dalam peningkatan integritas dan meningkatkan kepercayaan (trust) publik pada K/L/PD secara umum," katanya.
Selain bakal melakukan survei atau penilaian terkait integritas OPD, BPS juga akan melakukan program Satu Data Indonesia (SDI). "SDI penting dalam penyusunan Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), jadi akses ke data bisa akurat dan cepat," jelasnya.
Kemudian, di 2020 juga akan melaksanakan sensus penduduk. Salah satunya dengan melakukan sensus online di bulan Februari-Maret. Sensus ini dilakukan dengan menggunakan teks dan gadget. Karena untuk akes ini, pihaknya akan keluarkan alamat web, untuk masyarakat update datanya sendiri. Setelah itu Juni baru dilakukan sensus door to door, jadi secara langsung ke rumah-rumah. (Ara)
