 |
BANYUASIN, SP - Pelaksanaan Rapat koordinasi regional sesumatara( rakonreg) RPJMN 2020-2024 merupakan langkah yang di ambil pemerintah melalui kementerian PPN/Bappenas dalam rangka menindaklanjuti program kerja presiden terpilih jokowi makruf yang akan segera dilaksanakan ditahun 2020 ini Senin (13/08) Medan Sumut.
Rakor ini diikuti oleh seluruh kepala daerah, gubernur, bupati/walikota, sekda dan kepala Bappeda se Sumatera, dimana menteri PPN/Bappenas menerangkan bahwa ada 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 yang akan dilaksanakan yakni,
Pertama memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Kemudian revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana/perubahan iklim, dan memperkuat stabilitas polhukam, transformasi pelayanan publik.
Agenda ini wajib diikuti oleh pemerintah daerah melalui RPJMD daerah masing masing, agar pembangunan di berbagai sektor menjadi selaras dan berkesinambungan di negeri ini.
Ada beberapa isu yang menjadi perhatian presiden, seperti tingkat inflasi, kemudahan investasi dan lingkungan hidup, dimana hal tersebut menjadi faktor penghambat investasi di negeri ini.
Pemerintah sudah membuat kebijakan kemudahan investasi melalui OSS tetapi hal tersebut wajib didukung oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, apalagi Sumatera ini pulau yang letaknya sangat strategis dimana akses menuju pulau jawa dan negara ASEAN sangat dekat dengan negeri ini.
Kemudahan perizinan, pembangunan akses infrastruktur, iklim kebudayaan dan kebakaran hutan , sangat berdampak terhadap hubungan internasional dengan pemerintah Indonesia."Jadi kekompakan dan kemajuan pulau Sumatera ini kami harapkan menjadi pintu gerbang indonesia di negara negara ASEAN," tegas menteri Bappenas Bambang Bodjonegoro.
Seperti di Sumatera selatan, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api Api Banyuasin harus segera dilaksanakan. pengembangan wilayah ini kami rasa masih lambat pembangunannya oleh karena itu kami telah menyetujui penambahan kawasan sebesar 2000ha lebih.
"Dan kami meminta pemerintah Sumatera selatan dan pemerintah kabupaten banyuasin mempercepat penyelesaian regulasi pendukung pengembangan kawasan tersebut," harap dia.
Sementara Bupati Banyuasin H Askolani melalui kepala Bappeda Banyuasin Erwin Ibrahim, menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Banyuasin baru saja menyelesaikan revisi Perda Tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten banyuasin guna mempercepat pembangunan kawasan tersebut.
Tahapan Raperda jelas Erwin, sudah sampai tahap akhir yaitu evaluasi dari Kemendagri dan ini sudah kami tindaklanjut, sehingga pembangunan di wilayah Tanjung Api Api ini akan segera dilaksanakan.
"Dan kita ketahui bahwa pengembangan wilayah KEK ini adalah sebagai gerbang Sumatera Jawa, Bangka Belitung, Kalimantan dan negara negara ASEAN sebagai kawasan terintegrasi, jadi dengan percepatan ini akan menjadikan banyuasin Sumatera selatan dan pulau Sumatera sebagai arus perekonomian ASEAN," Kata Erwin.
Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua)hari sejak tanggal 13 Agustus - 14 agustus 2019 di hotel Adhi mulus kota medan Sumatera utara, turut dihadiri oleh anggota DPR RI Hafiz Tohir dan gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia. (Adm)
