 |
BANYUASIN, SP - Meskipun Dinas Perhubungan (Dishub) Banyuasin mengklaim sudah menyumbang PAD melalui retribusi uji KIR yang mencapai Rp 227 juta pertahun.
Ternyata duit yang didapat dari PAD tersebut tidak bulat, karena harus keluarkan biaya perawatan Uji KIR sebesar Rp 161 juta pertahun.
Kepala UPTD Dishub Banyuasin Eko Prasetya menjelaskan jika perawatan alat uji KIR harus dilakukan setiap tahun karena usianya sudah tua dan kualitas mesin buatan Cina sehingga mudah cepat rusak.
"Kita punya dua alat uji KIR terdiri mobil keliling yang dibeli pada tahun 2007 dan uji statis dibeli pada tahun 2012. Oleh sebab itu perlu ada perawatan berkala setiap tahun yang biayanya mencapai Rp 161 juta pertahun,” ujar Eko Prasetya kepada wartawan, Jum'at (30/08).
Dengan biaya itu pihaknya juga wajib melakukan kalibrasi penguji KIR sesuai peraturan yang ada.
“Setiap tahun ada petugas khusus dari Kementrian Perhubungan yang datang mengecek alat uji KIR tersebut. Tandanya ada stiker Kalibrasi yang di tandatangan petugas,” katanya.
Ia mengaku sudah berupaya mengusulkan agar alat uji KIR dibeli yang baru. Karena harganya mahal sehingga belum dikabulkan anggarannya. “Harga alat Uji KIR kalau beli yang baru mencapai Rp. 6 milyar itupun kalau buatan dari Jerman. Tapi kalau merk cina harganya murah,”terangnya.
Ia menyebut setiap tahun wajib KIR yang membayar sebanyak 5000 unit terdiri mobil angkutan barang dan umum yang melakukan uji KIR secara berkala.
Jumlahnya variatif diperkirakan 20 unit perhari atau Rp 25 juta perbulan dan wajib KIR membayar Rp.50 ribu perenam bulan sekali untuk disetorkan ke pendapatan daerah.
“Kita selalu over target dari yang ditentukan pihak pendapatan daerah dan tahun lalu PAD Uji KIR kita mencapai Rp.227 juta pertahun,” beber Eko. (Adm)
