 |
| Kepala Dinas Sosial Palembang, Heri Aprian. Foto : Net |
PALEMBANG, SP - Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) masih menggunakan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) 2015 lalu dianggap sudah tidak valid. Dinas Sosial (Dinsos) sudah melakukan pendataan ulang dan dipastikan angka kemiskinan menurun.
Kepala Dinas Sosial, Heri Aprian mengatakan, masyarakat miskin masih cukup banyak. Dimana saat ini terdata masyarakat miskin 10,9 persen dari jumlah penduduk Palembang sekitar 1,7 juta. Dinsos meyakini Januari 2020 mendatang sudah ada terbaru jumlah masyarakat miskin Palembang.
"20 Agustus ini kita akan dapatkan data masyarakat miskin dari seluruh kelurahan. Sehingga tahun depan angka penetapan penerima bantuan ini data terbaru, kita pastikan menurun karena ada laporan beberapa ada yang meninggal dan sudah mampu," katanya.
Masih landainya jumlah penduduk miskin ini juga dapat dilihatnya dari data penerima bantuan yang belum juga berubah. Saat ini terdata sebanyak 72.173 Kepala Keluarga (KK) masyarakat yang tergolong kurang mampu menerima bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Saat ini masyarakat Palembang penerima bantuan dari pusat ini 72.173 KK yang setiap bulannya menerima Rp110 ribu dimana secara otomatis masuk ke dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)," katanya,
Sama halnya dengan penerima PKH tidak ada perubahan karena pusat menentukan berdasarkan hasil sensus BPS empat tahun lalu tersebut. Hal ini membuat kesan masyarakat miskin Palembang tidak berubah dan penerima PKH tidak tepat sasaran.
"Data itu sejak 2015, selama ini kita tidak bisa keluar dari data itu, karena itu Pemkot Palembang mendata sendiri. Kita sudah punya 800 petugas yang terjun mendata masyarakat miskin," katanya.
Ia mengatakan, dengan adanya pendataan ulang penduduk miskin, dipastikan jumlahnya akan lebih sedikit dari yang sekarang di angka 10,9 persen. Selain itu pihaknya menempelkan stiker di rumah masyarakat stiker Penduduk Miskin Palembang. "Nantinya setelah validasi bisa saja satu digit," ujarnya.
Berdasarkan data BDT saat ini masyarakat miskin Palembang 108.940 KK diantaranya mereka penerima PKH 52.225 KK. Dana yang dikeluarkan pemerintah untuk PKH saat ini terbilang lebih tinggi dari sebelumnya setiap keluarga pertahun menerima bisa lebih dari Rp4 juta.
Sekarang lantaran ada perubahan komplementer jadi setiap keluarga menerima sesuai komponennya. Seperti keluarga yang memiliki ibu hamil, balita, lansia dan disabilitas mendapatkan Rp2,4 juta pertahun, sementara yang di dalamnya ada komponen memiliki anak SD Rp900 ribu pertahun, SMP Rp1,5 juta pertahun dan SMA Rp2 juta pertahun.
"Dengan jumlah BDT yang tidak berubah, maka kita sensus ulang," tegasnya. (Ara)
